Masuk tirto.id
Fransiskus Adryanto Pratama
Fransiskus Adryanto Pratama menjadi bagian dari redaksi Tirto.id sejak Februari 2023. Saat ini, ia meliput isu politik dan hukum. Sebelumnya, ia sempat bekerja di JPNN.com selama 2,5 tahun sebagai reporter.
Sejak Januari 2025, ia diberi kepercayaan sebagai news editor. Sebagai editor, ia ikut menulis, mengedit, dan menyunting naskah reporter sebelum dipublikasikan, sehingga berita yang dipublis bernilai tinggi sesuai prinsip jurnalistik.
Indeks Tulisan
Massa Unjuk Rasa Tutup Jalan Tol Depan Gedung DPR
Unjuk rasa menolak revisi UU Pilkada sedari pagi hari telah membuat roboh sejumlah pagar depan Gedung DPR.
Mahfud MD Ingatkan DPR Setop Tafsirkan Lagi Putusan MK
Mahfud MD mengatakan putusan MK adalah tafsir resmi konstitusi yang setingkat undang-undang.
Massa yang Tolak Revisi UU Pilkada Masih Bertahan di Sekitar DPR
Api dari sampah yang dibakar massa masih menyala saat mereka terus berteriak agar aparat keamanan tak menghalangi mereka untuk masuk ke Gedung DPR RI.
Gerbang Belakang DPR Dijebol Massa yang Tolak Revisi UU Pilkada
Massa tampak telah masuk ke dalam area belakang Gedung DPR RI sembari membawa sejumlah spanduk bertuliskan “Jokowi Manusia Rakus” hingga “Mahkamah Adick”.
Massa Aksi Tolak RUU Pilkada Jebol Pagar Pintu Samping DPR
Pantauan reporter Tirto di lokasi, tampak sejumlah massa terlihat berdiri di pagar Gedung DPR.
DPR Tunda Pengesahan RUU Pilkada, Menkumham: Pemerintah Menunggu
Menurut Supratman Andi Agtas, pemerintah menunggu apakah pengesahan revisi RUU Pilkada yang menjadi inisiatif dewan dilanjutkan atau tidak.
Dasco Enggan Temui Massa Demo yang Tolak Revisi UU Pilkada
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, enggan bertemu dengan massa penolak revisi UU Pilkada karena tidak mau mencari populer.
DPR akan Ikuti Putusan MK bila Revisi UU Pilkada Belum Disahkan
Dasco klaim DPR akan mengikuti putusan MK apabila revisi UU Pilkada belum disahkan hingga 27 Agustus 2024.
Menkumham Koordinasi dengan DPR usai Sidang RUU Pilkada Ditunda
Menkumham, Supratman Andi Atgas, berkomunikasi dengan DPR tentang sidang paripurna pengesahan revisi UU Pilkada dilanjut atau tidak setelah ditunda.
Pengesahan RUU Pilkada Ditunda, DPR: Kami Lihat Aspirasi Rakyat
Dasco enggan menanggapi gamblang perihal revisi RUU Pilkada ini ramai ditolak banyak pihak.
