Fadiyah

Anggara menilai logika berpikir legislator yang menyusun regulasi keliru, karena jika ada UU, harus ada larangan dan sanksi.

Aris mengatakan, seharusnya RUU Permusikan hanya mengatur soal tata industrinya saja, bukan konten musiknya.

Pencemaran Sungai Cileungsi belum bisa ditangani daerah, Kementerian Lingkungan Hidup harus mengambil alih kasus karena skala kasus besar dan mendesak.

Ombudsman menemukan praktik penjualan air masih dilakukan oleh PT Sentul City meski izin penyelenggaraan SPAM pengembang itu sudah dicabut.  

Maya salah seorang korban ancaman revenge porn melihat menegakan hukum dan pemberian keadilan bagi korban kekerasan seksual masih belum berjalan baik karena adanya kekosongan hukum.

Pernyataan mereka yang menolak RUU PKS dinilai menyebarkan informasi salah, argumen yang tidak nyambung, dan penyesatan informasi.

Sejumlah warga Sentul City melaporkan ke Ombudsman RI terkait pihak pengembang yang tak juga memberikan sertifikat tanah dan bangunan meski kredit sudah lunas.

YLBHI mendorong pemerintah tidak mengabaikan kasus-kasus teror dan ancaman lainnya yang kerap kali menimpa pembela lingkungan, maupun hak asasi manusia (HAM).

Kasus korupsi di daerah hanya sebatas menangkap PNS. Sementara aktor-aktor utamanya masih jarang tersentuh.

Teror kepada pembela lingkungan, karena negara tak punya mekanisme perlidungan yang jelas.

Dirga menilai sejauh ini LPSK masih banyak bergerak di ranah kekerasan seksual, perdagangan orang, dan anak.

Emerson menjelaskan kurangnya perhatian pemerintah terhadap LPSK terlihat mulai dari pembentukan hingga pelantikan yang tidak tepat waktu.

Jokowi harus lebih tegas menangani persoalan ini karena PNS koruptor yang masih digaji justru merugikan negara.

Penulisan dan publikasi identitas korban dan saksi kejahatan seksual berdampak buruk bagi perlindungannya.

Permasalahan ini menunjukan kelalaian kepala daerah dalam menangani permasalahan korupsi.

Ainul menilai, hingga saat ini, kriminalisasi dan ancaman terhadap pembela lingkungan tetap terjadi.

Walhi menduga pembakaran rumah Murhadi berhubungan dengan perlawanan dan kritik terhadap aktivitas industri pertambangan pasir.

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan air di DKI Jakarta.

Anggota DPRD DKI Bestari Barus menilai ada pejabat tidak berpengalaman ditunjuk oleh Anies untuk memimpin dinas. Menurut dia, hal ini terjadi karena TGUPP tak memberi saran yang tepat ke Anies. 

Pemasangan rambu elektronik untuk sistem ganjil genap ditargetkan tuntas pada Maret 2019. Saat ini proyek tersebut masih dalam tahap lelang.