Indeks Tulisan
RUU Permusikan: Cerminan Cara Pikir Legislator yang Doyan Bui Orang
Anggara menilai logika berpikir legislator yang menyusun regulasi keliru, karena jika ada UU, harus ada larangan dan sanksi.
Etnomusikolog Desak DPR Hapus Pasal "Karet" di RUU Permusikan
Aris mengatakan, seharusnya RUU Permusikan hanya mengatur soal tata industrinya saja, bukan konten musiknya.
Pencemaran Sungai Cileungsi, Ombudsman: KLHK Harus Ambil Alih
Pencemaran Sungai Cileungsi belum bisa ditangani daerah, Kementerian Lingkungan Hidup harus mengambil alih kasus karena skala kasus besar dan mendesak.
Ombudsman: Izin SPAM Sentul City Dicabut, Tapi Masih Jual Air
Ombudsman menemukan praktik penjualan air masih dilakukan oleh PT Sentul City meski izin penyelenggaraan SPAM pengembang itu sudah dicabut.
Korban Revenge Porn Sayangkan Adanya Penolakan Terhadap RUU PKS
Maya salah seorang korban ancaman revenge porn melihat menegakan hukum dan pemberian keadilan bagi korban kekerasan seksual masih belum berjalan baik karena adanya kekosongan hukum.
LBH Masyarakat: Penolak RUU PKS Lakukan Penyesatan Informasi
Pernyataan mereka yang menolak RUU PKS dinilai menyebarkan informasi salah, argumen yang tidak nyambung, dan penyesatan informasi.
Lapor ke ORI, Warga Sentul City Protes Tak Terima Sertifikat Tanah
Sejumlah warga Sentul City melaporkan ke Ombudsman RI terkait pihak pengembang yang tak juga memberikan sertifikat tanah dan bangunan meski kredit sudah lunas.
YLBHI Minta Pemerintah Tegas Soal Intimidasi Aktivis Lingkungan
YLBHI mendorong pemerintah tidak mengabaikan kasus-kasus teror dan ancaman lainnya yang kerap kali menimpa pembela lingkungan, maupun hak asasi manusia (HAM).
ICW Sebut Kasus Korupsi di Daerah Jarang Sentuh Aktor Utamanya
Kasus korupsi di daerah hanya sebatas menangkap PNS. Sementara aktor-aktor utamanya masih jarang tersentuh.
Teror Walhi NTB, Amnesty: Negara Gagal Lindungi Pembela Lingkungan
Teror kepada pembela lingkungan, karena negara tak punya mekanisme perlidungan yang jelas.
ICJR Kritik LPSK yang Belum Masuk Sentuh Masalah Korupsi
Dirga menilai sejauh ini LPSK masih banyak bergerak di ranah kekerasan seksual, perdagangan orang, dan anak.
ICW Nilai Pemerintah Kurang Mendukung Keberadaan LPSK
Emerson menjelaskan kurangnya perhatian pemerintah terhadap LPSK terlihat mulai dari pembentukan hingga pelantikan yang tidak tepat waktu.
ICW: Jokowi Perlu Perintahkan PPK untuk Pecat PNS Koruptor
Jokowi harus lebih tegas menangani persoalan ini karena PNS koruptor yang masih digaji justru merugikan negara.
LPSK Gandeng Dewan Pers Bahas Penulisan Identitas Korban Kejahatan
Penulisan dan publikasi identitas korban dan saksi kejahatan seksual berdampak buruk bagi perlindungannya.
1352 PNS Koruptor Masih Digaji, ICW: Berapa Kerugian Negara?
Permasalahan ini menunjukan kelalaian kepala daerah dalam menangani permasalahan korupsi.
YPPI Desak Pembentukan MoU untuk Lindungi Pembela Lingkungan
Ainul menilai, hingga saat ini, kriminalisasi dan ancaman terhadap pembela lingkungan tetap terjadi.
Rumah Direktur Walhi NTB Dibakar Usai Dapat Ancaman Pembunuhan
Walhi menduga pembakaran rumah Murhadi berhubungan dengan perlawanan dan kritik terhadap aktivitas industri pertambangan pasir.
DPRD DKI: Perlu Ada Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Air
DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan air di DKI Jakarta.
DPRD DKI Kritik TGUPP Sebab Ada Kepala Dinas Tak Berkualitas
Anggota DPRD DKI Bestari Barus menilai ada pejabat tidak berpengalaman ditunjuk oleh Anies untuk memimpin dinas. Menurut dia, hal ini terjadi karena TGUPP tak memberi saran yang tepat ke Anies.
Dishub DKI: Rambu Elektronik Ganjil Genap Terpasang pada Maret 2019
Pemasangan rambu elektronik untuk sistem ganjil genap ditargetkan tuntas pada Maret 2019. Saat ini proyek tersebut masih dalam tahap lelang.