Indeks Tulisan
PKS Nilai Jokowi Terburu-buru Perpanjang Izin Tambang Freeport
PKS menilai perpanjangan izin Freeport justru terkesan untuk mengejar Pemilu atau ‘deal-dealan’ untuk biaya kampanye.
Menakar Dukungan para Pengusaha di Kubu Anies, Prabowo & Ganjar
Ekonom Indef sebut secara rasional yang diharapkan oleh masing-masing paslon adalah seberapa banyak sumbangan kampanye akan diberikan.
Indonesia Kutuk Konflik Gaza, Tapi Ekspor ke Israel Jalan Terus
Jubir Kemlu klaim sebagian besar perdagangan Indonesia dengan Israel dilakukan melalui negara ketiga. Sebab, kedua negara tak punya hubungan diplomatik.
Menangguk Untung dari Bisnis Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024
Para penjual alat peraga kampanye mengakui momentum pemilu serentak 2024 turut membantu peningkatan penjualan usahanya dibanding hari-hari biasa.
Serangan Ransomware & Upaya Perbankan Minimalisasi Ancaman Siber
Pratama melihat perkembangan serangan siber saat ini semakin canggih dan sudah banyak perubahan variasi malware yang beredar.
Kilas Balik Gibran Cawapres Prabowo versi Orang Dekat Jokowi
Afriansyah Noor berkisah soal bagaimana proses usulan pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto.
Potensi Ancaman Hukuman Mati di Kasus Korupsi APD Kemenkes
Kasus korupsi pengadaan APD bisa dijatuhkan hukuman mati karena dilakukan dalam situasi bencana atau pandemi COVID-19.
Peran LPS Menjawab Tugas Baru Penjamin Polis Asuransi di UU P2SK
LPS berfungsi untuk menjamin polis asuransi dan melakukan resolusi perusahaan asuransi dengan cara likuidasi.
Potret Buruk Kondisi Ekonomi Nasional dalam Survei Indikator
Ekonom CORE sebut persepsi buruk masyarakat terhadap ekonomi nasional yang dipotret survei Indikator merupakan hal yang dihadapi warga sehari-hari.
Menguji Efektivitas Gagasan AMIN Atasi Masalah Beban Subsidi BBM
Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, mengatakan tujuan dari pemberian subsidi BBM ini adalah penguatan daya beli warga untuk mobilitas.
Kontroversi Pernyataan Prabowo Minta Buruh Tak Tuntut Naik Upah
Jubir TKN Prabowo-Gibran, Cheryl Tanzil, menjelaskan apa yang disampaikan Prabowo sebenarnya memberikan pandangan dari sisi yang seimbang.
Sejauh Mana UU P2SK Mampu Menjamin Perlindungan Konsumen?
UU P2SK ini menjadi salah satu payung hukum yang kuat bagi konsumen dan diharapkan bisa mendorong sektor keuangan lebih berkembang.
Tantangan di Balik Ambisi Pemerintah Bangun Pabrik Gula di Papua
APTRI ragu pabrik gula di Papua bisa dibangun hanya dengan waktu dua tahun dengan kondisi infrastruktur dan lahan yang ada di sana.
Polemik JETP dan Inkonsistensi Dalam Payung Hukumnya
JETP semestinya menjadi katalis untuk menopang transisi energi hijau Indonesia. Namun tanpa payung hukum yang kuat, skema pembiayaan ini bisa terbengkalai.
Bansos Beras 2024: Upaya Jaga Daya Beli atau Ada Muatan Politis?
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menepis perpanjangan bantuan pangan beras pemerintah yang akan diperpanjang 2024 ini bermuatan politis.
Gen Z Penyumbang Angka Pengangguran Tinggi, Pemerintah Bisa Apa?
Tingginya angka pengangguran Gen Z disebabkan mayoritas mereka belum siap untuk bekerja dan ada ketidaksesuaian dengan kebutuhan industri.
UU ASN Baru Berpotensi Balik ke Bayang-bayang Dwifungsi Militer?
Secara normatif dwifungsi militer sudah dihapus seiring reformasi. Faktanya, praktik-praktik pelibatan TNI dalam urusan sipil memang masih terjadi.
Sejauh Mana Aksi Boikot Produk Israel Bisa Perkuat UMKM Lokal?
Gerakan boikot produk pro Israel ini bisa menjadi momentum beralih ke produk UMKM lokal. Namun, seberapa siap UMKM bisa bersaing dengan produk global?
Solusi Pupuk Subsidi Lewat KTP: Cara Lama & Rawan Penyimpangan
Ombudsman sebut solusi penyaluran pupuk subsidi saat ini adalah masalah pendataan. Sebab, skema apa pun akan sia-sia bila pendataan tidak diperbaiki.
Nasib Pekerja di Balik Kampanye Boikot Produk Afiliasi ke Israel
Ekonom dari CORE Yusuf Rendy Manilet melihat, gerakan boikot dilakukan sejumlah masyarakat secara umum merupakan hal lumrah.