Masuk tirto.id
Dwi Aditya Putra
Dwi Aditya Putra, adalah Asisten Redaktur Ekonomi di Tirto.id. Pria yang akrab disapa Adit ini mulai bergabung sejak Maret 2022. Adit mengawali karier di salah satu media di bawah perusahaan KLY Group (merdeka.com) sejak 2018. Ia juga sudah mendapatkan sertifikasi jenjang Wartawan Muda dari Dewan Pers pada 30 Desember 2020.
Indeks Tulisan
Nestapa Ojol: Tulang Punggung Ekonomi, tapi Tak Dapat Hak Layak
Sejumlah tuntutan yang disampaikan para driver ojol dan kurir yang paling krusial adalah soal kesejahteraan bagi pekerja.
Sawit Berkontribusi Besar ke Ekonomi, tapi Produktivitas Stagnan
Kontribusi besar industri sawit terhadap perekonomian nasional ternyata tidak berbanding lurus dengan yang terjadi di dalam industrinya.
Memilih Ketum Secara Aklamasi, Demokrasi Elitis di Tubuh Parpol
Sejumlah parpol tak ubahnya perusahaan keluarga. Sekalipun ada regenerasi, tidak jauh-jauh dari keluarga atau sosok yang dinilai dekat dengan ketua umum.
Industri Sawit Beri Kontribusi Rp88,7 Triliun ke Kas Negara
Kemenkeu mencatat kontribusi sektor industri perkebunan sawit terhadap APBN mencapai Rp88,7 triliun pada 2023.
Bupati Belitung: Kontribusi Sawit ke APBN Besar, ke Daerah Kecil
Burhanudin sebut sawit di Belitung Timur berkontribusi besar bagi APBN, tapi yang kembali ke daerah masih kecil.
Gapki: Industri Sawit Butuh Badan Baru Atasi Penurunan Produksi
Eddy Martono mengatakan, pembentukan badan baru solusi jitu di tengah pelbagai persoalan terhadap industri sawit nasional.
Inkonsistensi Golkar Hadapi Pilgub Banten & Langkah Cerdik Airin
Airin Rachmi Diany secara tidak langsung telah melakukan gertakan politik ke partainya sendiri, Partai Golkar.
Menimbang Urgensi Pemberian Harga BBM Khusus bagi Pengemudi Ojol
Pemerintah perlu hati-hati jika ingin merealisasikan harga BBM khusus bagi pengemudi ojol karena bisa membebani APBN.
Partai Guram Usai Putusan MK: Dulu Dibuang, Sekarang Disayang
Suara partai guram kini tidak terbuang setelah putusan MK. Mereka kini bisa mengusung calon kepala daerah.
Putusan MK Berlaku karena Desakan Rakyat, DPR Jangan Sok Jagoan
DPR bernarasi seolah-olah peduli dengan suara rakyat, tapi tak sampai memahami bahwa ialah sumber masalah sebenarnya.
