Dieqy Hasbi Widhana

Tak cuma zona merah tawuran dan narkoba, Johar Baru menjadi kecamatan dengan angka terbanyak pencurian motor di Jakarta.

Sepanjang 2017 hingga 2018, perampokan rumah kosong merupakan kasus tertinggi kedua di Jakarta setelah narkoba.

Angka pasti kasus kriminalitas di lapangan bisa lebih besar dari laporan yang diterima kepolisian Jakarta.

Bukan hanya pada kami lingkungan Polda Metro Jaya ogah transparan memberikan data publik.

Jokowi-Ma’ruf mengandalkan sepenuhnya NU untuk melawan kekuatan FPI, Faksi PBB, hingga simpatisan ISIS.

Pengembang apartemen menjadi kuasa tertinggi di atas penghuni apartemen. Mengisap dan mengelola dana tanpa transparansi.

Anies akan menghukum para pengusaha dan pengurus apartemen yang bandel menaati peraturan soal pembinaan pengelolaan rusun.

Jakpro sebagai BUMN yang ditugasi banyak menangani proyek strategis program Gubernur DKI Anies Baswedan. Apa saja tantangannya?

Emak-emak dalam Pepes "menyeruduk kandang banteng", "memutihkan kawasan merah", hingga bikin pemilih Jokowi "tobat".

Caleg harusnya fokus mendekati konstituen secara langsung untuk bertukar keluhan, bukan malah membuat atribut kampanye seenaknya.

Masalahnya, jika kita mencopot atribut kampanye dengan alasan apa pun, kita bisa diancam 2 tahun penjara dan denda Rp24 juta.

Pemilu 2019 adalah musim sampah visual parpol dan caleg yang mengotori ruang publik kita.

Kabar mencuat jelang Hari Pers Nasional, presiden memberi remisi bagi terpidana pembunuh wartawan.

Para alumni mengklaim dari kampus tertentu untuk menyalurkan dukungan pada pilpres. Mereka menggoyang daya kritis kampus.

Prabowo harus berani membuktikan adanya kebocoran anggaran 25 persen seperti yang ia munculkan dalam HUT FSPMI ke-20.

Prabowo doyan membangun narasi kebocoran anggaran sejak 2014. Namun ucapannya tidak diikuti pembuktian atau pelaporan hukum. Sehingga Prabowo narasinya dianggap cuma ocehan politis.

Narasi 'anggaran bocor' yang dibangun Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto terulang kembali pada Pemilu 2019.

Imparsial mengkritik keras rencana Presiden Jokowi dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto mempekerjakan perwira TNI aktif di kementerian dan lembaga negara.

Rencana distribusi TNI ke kementerian memunculkan kekhawatiran atas kebangkitan orde baru (orba), karena lekat dengan konsep dwifungsi ABRI yang kini bisa jadi multifungsi TNI.

Pada Era Joko Widodo, tentara banyak dilibatkan untuk urusan sipil, dari mencetak sawah, agen antihoaks, hingga fasilitator pascabencana.