Andrian Pratama Taher
Andrian Pratama Taher, seorang Senior Reporter di Tirto ID, telah bekerja di Tirto sejak November 2016 hingga saat ini. Saat ini bertugas untuk meliput isu nasional seperti politik, sosial, hukum, dan keamanan. Terkadang ia juga menulis tentang ekonomi dan kesehatan. Sejak tahun 2019, Andrian meliput setiap kegiatan Presiden dan Menteri Sekretaris Negara; baik berupa berita panjang (dengan konfirmasi dari kedua belah pihak) maupun analisis berita. Sebelum di Tirto, Andrian pernah bertugas di koran Harian Nasional dan LensaIndonesia.com
Indeks Tulisan
Demi Netralitas, ASN & TNI-Polri Wajib Mundur jika Maju Pilkada
Netralitas aparat dan ASN dipertaruhkan, ketika masih ada beberapa ASN, TNI-Polri tercatat maju Pilkada, tetapi tidak mundur dari jabatannya.
Menyoal Kewenangan Polisi di Dunia Siber dalam Revisi UU Polri
Wahyudi mengingatkan UU Polri semestinya mengatur masalah kelembagaan, bukan penindakan.
Nuansa Politik di Balik Putusan MA yang Problematik
Putusan MA yang mengubah batas umur calon kepala daerah ramai-ramai dikritik. Serupa putusan MK yang meloloskan Gibran di Pilpres 2024.
Menilik Peta Politik Pilkada Jateng: Siapa Paling Berpeluang?
Dari dinamika politik di Pilkada Jateng, beberapa kandidat sudah muncul, tetapi poros koalisi masih sangat cair.
Pansel Buka Pendaftaran Capim & Dewas KPK 26 Juni - 15 Juli 2024
Ateh memastikan akan mendengar aspirasi media, akademisi, masyarakat sipil hingga pegiat antikorupsi.
Moeldoko: Tapera Tidak Ada Hubungannya dengan Ibu Kota Nusantara
Moeldoko memastikan Tapera tidak akan ditunda. Program pun akan berjalan setelah peraturan menteri ketenagakerjaan dan peraturan menteri keuangan keluar.
Moeldoko: Tapera Bukan Potong Gaji Atau Iuran Tapi Tabungan
Moeldoko mengeklaim kebijakan Tapera tidak hanya dilakukan di Indonesia tetapi juga di Singapura dan Malaysia.
Jokowi Resmikan Bagian Tol Pekanbaru-Padang Sepanjang 24,7 Km
Jokowi meresmikan tol Pekanbaru-Padang seksi Bangkinang-Pangkalan, seksi Bangkinang-XIII Koto Kampar di Riau, Jumat (31/5/2024).
Di Balik Upaya Gerindra Usung Budi Djiwandono di Pilgub Jakarta
Upaya mendorong Budi Djiwandono maju ke Pilkada Jakarta adalah bukti Prabowo maupun Jokowi bersaing dalam mencari kekuasaan.
Dewan Media Sosial Tak Relevan & Tak Sentuh Akar Persoalan
Daripada bikin Dewan Media Sosial, pemerintah sebaiknya fokus membenahi regulasi dan jaga kebebasan berekspresi.
Jokowi soal MA Ubah Batas Usia Cagub: Tanya yang Gugat
Jokowi mengeklaim baru mendengar kabar putusan MA yang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencabut aturan batas usia calon kepala daerah.
MA Perintahkan KPU Hapus Batas Umur Calon Kepala Daerah
MA mengabulkan permohonan Partai Garuda terkait aturan batas minimal usia pencalonan cagub/cawagub 30 tahun.
PRAKARSA Nilai Kebijakan Tapera Bebani Pekerja dan Tidak Jelas
PRAKARSA menilai kebijakan pemerintah lewat pemotongan iuran Tapera tidak tepat karena akan membebani pekerja.
Menkopolhukam Hadi Minta TNI-Polri & ASN Netral di Pilkada 2024
Menkopolhukam Hadi Tjahjanto mendesak agar ASN, TNI, dan Polri bekerja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Mencari Solusi UKT Tak Mahal, Hapuskan Komersialisasi Pendidikan
Permasalahan UKT tetap akan muncul di masa depan karena regulasi utama yang membuat kenaikan UKT masih ada yakni komersialisasi pendidikan.
Survei PPI Paparkan Lima Tokoh Populer di Bursa Pilkada Jateng
Dalam temuan PPI, popularitas kandidat di Jawa Tengah masih belum mencapai angka minimum untuk memenangkan Pilkada, yakni 75 persen.
Menkominfo Jelaskan Alasan Pembentukan Dewan Media Sosial
Budi Arie mengatakan rencana pembentukan DMS adalah respons pemerintah dari saran masyarakat.
Presiden Jokowi Melayat Istri Habib Lutfi di Pekalongan
Jokowi dijadwalkan melayat istri Anggota Wantimpres Habib Luthfi bin Yahya di Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (29/5/2024).
Putusan Bebas Gazalba Saleh Mengebiri KPK, Pak Hakim!
Zaenur pun mendorong KPK melakukan upaya perlawanan hukum dengan mengajukan banding ke pengadilan tinggi.
Polemik Revisi UU TNI yang Tidak Menjawab Kebutuhan Objektif
Revisi UU TNI mestinya juga mengagendakan pembahasan sejumlah hal krusial selain menyangkut dua pasal tersebut.