Masuk tirto.id
Andrian Pratama Taher
Andrian Pratama Taher, seorang Senior Reporter di Tirto ID, telah bekerja di Tirto sejak November 2016 hingga saat ini. Saat ini bertugas untuk meliput isu nasional seperti politik, sosial, hukum, dan keamanan. Terkadang ia juga menulis tentang ekonomi dan kesehatan. Sejak tahun 2019, Andrian meliput setiap kegiatan Presiden dan Menteri Sekretaris Negara; baik berupa berita panjang (dengan konfirmasi dari kedua belah pihak) maupun analisis berita. Sebelum di Tirto, Andrian pernah bertugas di koran Harian Nasional dan LensaIndonesia.com
Indeks Tulisan
Jokowi: Sebentar Lagi Indonesia Kuasai 61 Persen Saham Freeport
Jokowi mengungkapkan rencana pemerintah untuk menambah investasi Freeport di Papua.
Ketum GP Ansor: Menyakiti Jokowi Sama Saja Melukai Banser
GP Ansor mengeklaim siap membela Jokowi jika ada pihak yang menyakitinya.
Respons Jokowi soal Gaji Pegawai Dipotong Simpanan Tapera: Biasa
Dia menilai kebijakan Tapera juga akan jadi pro-kontra jika belum dilaksanakan.
Pemerintah Resmi Batalkan Rencana Kenaikan UKT Tahun Ini
Nadiem sebut kebijakan pembatalan rencana kenaikan UKT diambil setelah mendengar aspirasi semua pihak.
Bawaslu Jawab Kritik PDIP soal Pemilu 2024 Penuh Kecurangan
Bagja mengatakan semua kecurangan pemilu bisa ditangani selama bukti memadai.
Kapolri & Jaksa Agung Akrab di Tengah Isu Penguntitan Jampidsus
Hubungan kepolisian dan kejaksaan disebut kurang baik setelah beredar kabar Jampidsus Febrie Diansyah diuntit oleh orang yang diduga anggota densus.
Jokowi Larang Bikin Aplikasi Baru: Orientasinya Selalu Proyek
Jokowi menilai banyak aplikasi tidak memudahkan masyarakat untuk mendapat pelayanan.
Menilik Revisi UU Polri Berikan Wewenang Penyadapan ke Polisi
UU Polri seharusnya mengatur masalah kelembagaan saja, bukan masalah kewenangan kepolisian seperti penyadapan.
Peluang Dua Poros Pilgub Sumut: Bobby Nasution vs Edy Rahmayadi
Pilgub Sumut berpotensi hanya akan diikuti dua poros, yakni kubu Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi. Bagaimana peluangnya?
Jokowi: BPKP Bukan Cari Kesalahan tapi Mencegah Penyimpangan
Jokowi mendorong agar BPKP tidak menjadi pemberi jebakan bagi pemerintahan.
