Fransiskus Adryanto Pratama

Fransiskus Adryanto Pratama menjadi bagian dari redaksi Tirto.id sejak Februari 2023. Saat ini, ia meliput isu politik dan hukum. Sebelumnya, ia sempat bekerja di JPNN.com selama 2,5 tahun sebagai reporter.

Indeks Tulisan

Seleksi Petugas Haji 2025 Dibuka, Ini Kriteria Dicari Kemenag

Sosial budaya

Jumat, 1 Nov 2024

Seleksi Petugas Haji 2025 Dibuka, Ini Kriteria Dicari Kemenag

Kini, Kemenag mencari petugas dengan kriteria profesional dan mau mengabdi demi kesuksesan pelaksanaan haji 2025.

Wakil Ketua DPR Ungkap Alasan Belum Tetapkan Pimpinan Komisi XII

Politik

Jumat, 1 Nov 2024

Wakil Ketua DPR Ungkap Alasan Belum Tetapkan Pimpinan Komisi XII

Adies Kadir menyebut pimpinan fraksi sangat berhati-hati menetapkan nama pimpinan komisi.

Soal UU Ketenagakerjaan Baru, Adies Kadir: Akan Kami Bicarakan

Hukum

Jumat, 1 Nov 2024

Soal UU Ketenagakerjaan Baru, Adies Kadir: Akan Kami Bicarakan

Permintaan MK soal menyusun UU Ketenagakerjaan baru, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, mengatakan DPR akan menyelami dulu putusan tersebut.

Politik

Jumat, 1 Nov 2024

Baleg DPR Usul Pemilihan Kepala Desa Pakai Partai Politik

Ahmad Doli Kurnia mengusulkan pemilihan kepala desa ikut diusung partai politik. Apa alasannya?

Pejabat Eselon I Badan Gizi Nasional Didominasi Purnawirawan TNI

Politik

Jumat, 1 Nov 2024

Pejabat Eselon I Badan Gizi Nasional Didominasi Purnawirawan TNI

Dari delapan nama dalam struktur, lima di antaranya merupakan purnawirawan militer.

DPR Minta Pemerintah Kawal Ketat Distribusi Program MBG

Sosial budaya

Kamis, 31 Okt 2024

DPR Minta Pemerintah Kawal Ketat Distribusi Program MBG

Pemerintah pusat diminta bekerja sama dengan pemerintah daerah ihwal pengawasan program MBG.

Perludem Dorong RUU Pemilu, DPR & Pemerintah Sepakat Omnibus Law

Politik

Kamis, 31 Okt 2024

Perludem Dorong RUU Pemilu, DPR & Pemerintah Sepakat Omnibus Law

Perludem menyebut pemerintah dan DPR perlu merevisi UU Pemilu, UU Partai Politik dan UU Pilkada karena pelaksanaannya banyak permasalahan.

Yasonna Kritik Program Rp100 Juta per Desa Pigai: Jangan Dulu

Politik

Kamis, 31 Okt 2024

Yasonna Kritik Program Rp100 Juta per Desa Pigai: Jangan Dulu

Yasonna mendorong Pigai melanjutkan program kabupaten peduli HAM dengan indikator diperjelas daripada buat program Rp100 juta per desa peduli HAM.

Pigai Sebut Tak Miliki Program 100 Hari Kerja Kementerian HAM

Politik

Kamis, 31 Okt 2024

Pigai Sebut Tak Miliki Program 100 Hari Kerja Kementerian HAM

Pigai juga mengklarifikasi soal keinginannya untuk memiliki anggaran Rp20T untuk Kementerian HAM.

Yasonna Minta Pigai & Yusril Diskusi Bahas Pelanggaran HAM Berat

Hukum

Kamis, 31 Okt 2024

Yasonna Minta Pigai & Yusril Diskusi Bahas Pelanggaran HAM Berat

Yasonna meminta Pigai duduk bersama dengan Yusril agar tak berbeda pandangan soal penyelesaian nonyudisial 13 pelanggaran HAM di Indonesia.

Menteri HAM Diminta Kerja sama Lintas Sektoral soal Dana Rp20 T

Hukum

Kamis, 31 Okt 2024

Menteri HAM Diminta Kerja sama Lintas Sektoral soal Dana Rp20 T

Politikus PDIP, Yasonna Laoly, menilai anggaran Rp20 triliun tak harus dari Kementerian HAM, tetapi bisa melibatkan kementerian yang lain.

Nasdem Usul Pileg 10 Tahun Sekali Agar Modal Kampanye Kembali

Politik

Kamis, 31 Okt 2024

Nasdem Usul Pileg 10 Tahun Sekali Agar Modal Kampanye Kembali

Muslim Ayub mengusulkan agar Pemilihan Legislatif digelar 10 tahun sekali.

Prabowo Minta 5 Ribu Maung Diproduksi di 100 Hari Kerja Kabinet

Bisnis

Rabu, 30 Okt 2024

Prabowo Minta 5 Ribu Maung Diproduksi di 100 Hari Kerja Kabinet

Prabowo ingin Pindad mampu memproduksi 5 ribu mobil Maung hingga 100 hari kerja pertama Kabinet Merah Putih.

Dede Yusuf Usul Bentuk Satgas Khusus untuk Miskinkan Mafia Tanah

Politik

Rabu, 30 Okt 2024

Dede Yusuf Usul Bentuk Satgas Khusus untuk Miskinkan Mafia Tanah

Menurut Dede, delik yang pas untuk menjerat para mafia tanah ialah pencucian uang.

DPR Minta Kasus Pailit PT Sritex Tak Terjadi di Sektor Lain

Bisnis

Rabu, 30 Okt 2024

DPR Minta Kasus Pailit PT Sritex Tak Terjadi di Sektor Lain

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menilai, permasalahan Sritex harus segera ditangani atau menjadi preseden buruk di era Prabowo.

Pemerintah Tak Beri Kompensasi ke Pegawai usai Sritex Pailit

Sosial budaya

Rabu, 30 Okt 2024

Pemerintah Tak Beri Kompensasi ke Pegawai usai Sritex Pailit

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, juga memastikan pemerintah tidak akan mengambil alih perusahaan Sritex setelah dinyatakan pailit oleh PN Semarang.