tirto.id - Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Skala Mikro (PPKM Mikro) di 15 provinsi, termasuk Jawa Timur selama 2 minggu ke depan.
Penetapan perpanjangan ini disampaikan langsung oleh Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 (KPCPEN) di laman Youtube Perekonomian RI, Jumat (19/3/2021). Selain diperpanjang, cangkupan wilayah PPKM Mikro perpanjangan kali ini akan diperluas.
Pemerintah menambah tambahan lima daerah yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat,” kata Airlangga.
Dilansir dari laman resmi Biro Humas Pemrov Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, intervensi PPKM Mikro terbukti sangat efektif untuk menurunkan penyebaran Covid-19 di Jawa Timur. Karenanya, perpanjangan PPKM Mikro diharapkan dapat semakin menekan angka penyebaran Covid-19 di Jatim.
"Alhamdulillah, PPKM Mikro ketiga ini secara konsisten bersama PPKM Mikro sebelumnya, terbukti bisa memberi dampak pada penurunan kasus penyebaran Covid-19 di Jatim. Kita harap perpanjangan PPKM Mikro akan makin menekan penyebaran Covid-19 di Jatim," ungkap Gubernur Khofifah, saat ditemui di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (21/3).
Menurut data Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim, jelang akhir periode PPKM Mikro ketiga tercatat konfirmasi kasus harian Jawa Timur mencapai angka 300-an kasus per harinya. Hal ini turun drastis jika dibandingkan sebelumnya yang mencapai 1.100-an kasus per harinya.
Kuliah Tatap Muka Boleh Dilakukan Bertahap
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga menuturkan bahwa perkembangan kasus COVID-19 secara nasional menunjukkan tren membaik.
Hingga 18 Maret 2021, pemerintah mencatat bahwa kasus aktif di Indonesia adalah 9,12. Kasus tersebut lebih baik dibandingkan kasus aktif rata-rata dunia, yaitu 17,28 persen.
Pemerintah juga mengklaim tingkat kesembuhan Indonesia 8 persen lebih baik dari tingkat kesembuhan global.
Begitupula dengan tingkat kematian, yang sementara ini sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata dunia. Hal ini membuat pemerintah mengubah sejumlah kebijakan dalam PPKM Mikro perpanjangan 23 Maret 2021.
Pada PPKM Mikro yang perpanjangan kali ini, Airlangga mengizinkan perguruan tinggi maupun akademi untuk memberlakukan kegiatan perkuliahan secara tatap muka.
“Kegiatan belajar mengajar mulai dapat dilakukan secara tatap muka, untuk perguruan tinggi/akademi yang dibuka bertahap dengan proyek percontohan berbasis peraturan daerah/peraturan kepala daerah dan dengan (penerapan) protokol kesehatan,”
Selain itu, Airlangga juga mengizinkan masyarakat memberlakukan kegiatan seni budaya, dengan syarat pembatasan kapasitas dan penerapan protokol kesehatan.
Adapun pembatasan kapasitas pengunjung dalam kegiatan seni budaya maksimal 25 persen dari total keseluruhan kapasitas.
Kebijakan PPKM 23 Maret 2021
Berikut ini merupakan daftar kebijakan PPKM Mikro perpanjanan 23 Maret 2021:
- Kegiatan di sektor perkantoran dilaksanakan dengan 50 persen Work From Home (WFH).
- Kegiatan belajar mengajar bagi SMA/SMK dan jenjang dibawahnya dilakukan secara daring. Sementara bagi perguruan tinggi atau akademi sudah boleh memberlakukan kuliah tatap muka berbasis protokol kesehatan.
- Sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100 persen.
- Pusat perbelanjaan dan Mall dapat beroperasi sampai dengan pukul 21.00 dan memberlakukan protokol kesehatan.
Restauran dan tempat makan diizinkan beroperasi dengan pembatasan kapasitas maksimal 50 persen untuk dine in, dan kegiatan pesan antar (take away) tetap diperbolehkan.
- Konstruksi boleh beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan
Kegiatan ibadah di tempat ibadah boleh dilakukan dengan memberlakukan pembatasan kapasitas maksimal 50 persen dengan menerapkan protokol kesehatan.
- Fasilitas umum diizinkan buka dengan kapasitas 50 persen dan dengan pengaturan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.
- Kegiatan seni budaya boleh dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25 persen dengan penerapan protokol kesehatan.
- Pengaturan kapasitas serta jam operasional bagi transportasi umum.
- Kebijakan PPKM Mikro 23 Maret 2021 diperluas dalam 15 Provinsi.
Editor: Agung DH
