tirto.id - Ketua Umum Asosiasi Logistisk Indonesia (ALI), Zaldy Ilham Masita mengatakan langkah Presiden Joko Widodo membebaskan biaya tol Suramadu sudah tepat dan pihaknya telah menanti keputusan itu sejak lama.
"Malah sejak awalnya sudah seharusnya Jembatan Suramadu itu non-tol," ujar Zaldy kepada reporter Tirto pada Senin (29/10/2018).
Menurutnya, karena Jembatan Suramadu adalah satu-satunya jalan darat penghubung Jawa Timur dan Madura, maka tak tepat dijadikan jalan tol dan tidak sesuai dengan fungsi jalur tol.
"Jalur tol sebenarnya dibuat dengan berbayar sebagai pilihan untuk pemakai jasa, bila ingin memakai jalur darat yang lebih cepat dan aman. Tapi kalau untuk kasus Jembatan Suramadu, dari awal memang menjadi satu-satunya pilihan jalur darat kan, kecuali di Jembatan Suramadu ada 2 jalur yang tol dan non tol," ungkapnya.
Selain lewat Jembatan Suramadu, alat angkut logistik saat itu hanya punya alternatif menggunakan kapal feri untuk menyeberang. Namun, ia mengatakan biayanya lebih mahal dari pada tarif tol Jembatan Suramadu dan perjalanannya lebih memakan waktu lama.
Tarif tol Jembatan Suramadu saat itu:
- Golongan I (sedan, jip, pick up/truk kecil, dan bus), Rp15 ribu.
- Golongan II (truk dengan dua gandar), Rp22.500.
- Golongan III (truk dengan tiga gandar), Rp30 ribu.
- Golongan IV (truk dengan empat gandar), Rp37.500.
- Golongan V (truk dengan lima gandar), Rp45 ribu.
"Iya benar bagi asosiasi logistik dengan dijadikan jalan umum itu bisa menjadi jaminan untuk distribusi logistik semakin lancar," katanya.
Namun, ia memperingatkan pemerintah untuk mengantisipasi munculnya kepadatan kendaraan yang melintas di Jembatan Suramadu setelah dibuka sebagai jalan umum.
"Jangan sampai jadi macet pada tahun berikutnya. Pemerintah biasa tidak siap dalam menambah infrastruktur begitu ekonomi naik di suatu daerah," ujarnya.
Menurutnya, perlu dibangun jembatan kedua untuk tol atau terowongan di jalur berbeda sebagai alternatif.
Presiden Jokowi membebaskan biaya bagi kendaraan yang melalui Jembatan Surabaya Madura atau yang lebih dikenal dengan jalan tol Suramadu, yang menghubungkan Kota Surabaya dengan Kota Bangkalan, Madura, Jatim, terhitung mulai Sabtu (27/10) pukul 17.00 WIB.
Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan usulan dan desakan dari tokoh agama, ulama, para kiai, dan tokoh masyarakat. Jokowi memutuskan tol Suramadu akan menjadi jembatan non-tol.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Dipna Videlia Putsanra
