tirto.id - Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan mengkritik rapor merah pemerintahan Gubernur Petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dalam kinerja birokrasi untuk penataan kota dan pelayanan masyarakat.
Anies menyebutkan bahwa laporan kinerja Ahok mendapat nilai C, misalnya program kerja yang hanya terealisasi 70 persen, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tidak mencapai predikat wajar tanpa pengecualian, hingga peringkat ke-16 dari 33 provinsi.
"Birokrasi di tahun sebelum pak Basuki menjabat skornya 100, tetapi sekarang turun menjadi 56," kata Anies dalam debat kedua Pilkada DKI di Gedung Bidakara, Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (27/1/2017) malam.
Menurut Anies, dengan keseluruhan aset birokrasi yang mencapai Rp1.000 triliun, setiap warga Jakarta seharusnya bisa memperoleh aset senilai Rp100 juta.
Untuk itu, Anies menganggap rapor birokrasi Pemprov DKI di bawah pimpinan Ahok dan pasangannya Djarot Saiful Hidayat masih merah.
"Karena itu kami bertekad mengembalikan kepemimpinan Jakarta yang efektif. Birokrasi bertanggungjawab memastikan seluruh aset tersebut digunakan untuk menata bukan hanya gedung kotanya tetapi agar warganya bisa meraih kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan," tutur mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Debat kedua Pilkada DKI yang diselenggarakan oleh KPU DKI Jakarta dengan mengangkat tema reformasi birokrasi dan pelayanan publik, serta penataan kawasan perkotaan yang dipandu oleh ahli bidang kebijakan publik Eko Prasojo dan mantan presenter berita Tina Talisa.
Debat tersebut diikuti tiga pasangan calon yakni Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang diusung Partai Demokrat, PPP, PKB dan PAN; Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura dan Partai NasDem; serta Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang diusung Partai Gerindra dan PKS.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
