tirto.id - Pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno yakin program 100 hari kerja mereka tetap dapat dijalankan dengan APBD.
"Terlalu awal untuk mengatakannya terganjal. Kami akan tetap mengusahakannya," kata Anies di Salemba Raya, Jakarta Pusat, Jumat (5/5/2017).
Anies pun menyatakan, pembahasan APBD untuk program 100 hari kerja mereka baru akan dilakukan dengan pihak-pihak terkait setelah penetapan keduanya oleh KPU hari ini.
"Kami memang kemarin belum mau berbicara dengan siapapun mengenai ini sebelum penetapan ini. Kami nanti akan berbicara dengan pemda dengan status yang jelas sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI yang telah ditetapkan oleh KPU DKI," kata Anies.
Selain itu, untuk menyukseskan program 100 hari kerja keduanya, Anies mengaku telah menyiapkan tim khusus untuk menyelaraskan program mereka dengan program Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.
"Kami akan memiliki tim yang melakukan sinkronisasi atas program kami dengan APBD. Baik yang dua bulan November-Desember, maupun 2018," katanya.
Kendati demikian, Anies tak mau tim itu disebut sebagai tim transisi seperti yang selama ini dikabarkan.
"Jadi ini bukan tim transisi. Memang tidak ada tim transisi. Yang nanti akan bekerja dan menyelaraskan itu. Teknis sekali kerjanya. Bukan kerja-kerja politis. Tidak menyusun program. Hanya menerjemahkan program," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik dari partai Gerindra pun menyatakan bahwa partainya akan mengusahakan pembahasan APBD untuk program 100 hari Anies-Sandiaga. Menurutnya, dalam APBD 2017 masih ada Oktober-Desember yang bisa digunakan untuk Anies-Sandiaga.
"Memang APBD 2017 mutlak milik mereka (Ahok-Djarot), tapi kan ada tiga bulan yang Anies-Sandiaga melaksanakan. Saya kira masih ada peluang dialog di situ ya," kata Taufik di Salemba Raya, Jakarta Pusat, Jumat (5/5).
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyatakan bahwa tim Anies-Sandiaga tidak bisa mengubah APBD.
"Tidak bisa kalau APBD kan masih punya kita. Kalau dia mau susun kan kita sudah melakukan hal yang sama tahun 2017. Kalau KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara) tahun 2018 ya silahkan," ungkap Djarot di Balai Kota, Selasa (2/5/2017).
Namun demikian, Djarot mengaku tetap memberi kesempatan kepada tim Anies-Sandiaga untuk memberikan masukan pada APBD -Perubahan 2017 guna menyesuaikan dengan program kerja mereka.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
