tirto.id - 17 September 2020. Yoshihide Suga resmi menjadi Perdana Menteri (PM) Jepang. Selang satu bulan setelah momen itu, PM Suga bertandang ke Vietnam dan Indonesia di tengah situasi pandemi COVID-19. Kemarin, 20 Oktober 2020, tepat satu masa pemerintahannya yang kedua, Presiden Joko Widodo menerima PM Suga di Istana Bogor.
Resminya, pertemuan kedua kepala pemerintahan bercakap soal efek dan solusi mengatasi pandemi dan resesi. Membuka kembali jalur penerbangan komersial di antara kedua negara, pemberian bantuan Jepang sebanyak 50 milliar yen dan juga donasi perlengkapan medis untuk penanggulangan COVID-19.
Tak sampai satu minggu sebelumnya. Prabowo Subianto, pensiunan letnan jenderal TNI, saat ini menjabat menteri pertahanan Indonesia, diundang ke Amerika Serikat (AS). Padahal selama lebih 20 tahun lamanya, AS mencekal Prabowo untuk alasan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Prabowo—saat ia menjadi Komandan Jenderal Kopassus—dianggap ikut bertanggungjawab atas penculikan aktivis sebelum kejatuhan mertuanya, Presiden Soeharto pada Mei 1998.
Jumat, 16 Oktober 2020, Prabowo diterima Menhan AS Mark Esper, di Pentagon, markas komando pertahanan AS. Di situ ia meneken sejumlah poin kesepahaman yang antara lain berisi upaya repatriasi jenazah tentara AS yang gugur selama Perang Dunia II di Indonesia dan pengadaan kembali program pelatihan militer di AS untuk perwira-perwira TNI.
Selintas, kedua aktivitas itu tidak berhubungan. Lazim, eksekutif menjalin hubungan kerja sama antar bangsa. Tapi apa benar begitu? Mari melihat dari sisi yang lain: momentum dan perkembangan geopolitik.
Dalam 10 tahun terakhir, China telah menjadi kekuatan militer baru dunia. Lompatan ekonomi China dua dasawarsa belakangan berimbas pada kemampuannya memoles dan mengembangkan sistem militer. Pentagon mencatat, anggaran pertahanan China naik 850% dalam 20 tahun terakhir. Pada 2018, Beijing memiliki anggaran hingga 170 miliar USD atau sekitar Rp 2.498 trilun (kurs Rp 15.000). Sebelas duabelas dengan APBN kita.
Sampai delapan tahun lalu, China tak punya kapal induk. Tapi tahun ini, mereka sudah punya tiga. Ini belum termasuk 300 kapal perang ringan—sedang dan 250 kapal penjaga pantai bersenjata. Personel militernya berkembang hingga berjumlah 2 juta tentara aktif, terbesar di seluruh dunia.
China juga punya rudal balistik antar benua Dongfeng 41, yang mampu meluncur melintasi Lautan Pasifik, menembus daratan Amerika, hanya dalam waktu 30 menit. Untuk pertamakalinya, China—berkat hegemoni ekonominya di Afrika—juga punya pangkalan militer di luar negeri, tepatnya di Djibouti. Mereka dalam perjalanan menuju negara adidaya baru.
Tingkat kepercayaan diri China saat ini berada di level maksimum. Dalam bidang ekonomi, mereka tak ragu melayani tantangan perang dagang Presiden Donald Trump. Dalam bidang pertahanan, militer China tak gamang terlibat ketegangan serius di beberapa titik sekaligus, menghadapi negara yang berbeda.
Di Front Selatan, China memupuk ketegangan dengan India. Clash dengan India bahkan sudah menimbulkan korban jiwa yang lumayan. Rasanya seperti keajaiban, kalau sampai hari ini, perang yang sesungguhnya tidak juga terjadi antara India dan China.
Tak cukup dengan konflik itu, di Front Timur, China menaikkan tensi di Laut Cina Selatan. Ada dua isu penting di kawasan ini. Pertama, agresivitas China mengklaim sepihak dan menganeksasi pulau-pulau di Spartly menjadi tangsi-tangsi militernya. Kedua, upaya mereka menegakkan klaim One-China Policy dengan secara terbuka mengkampanyekan pengambilahan kembali Taiwan.
Sejak kampanye itu, pemusatan militer China di kawasan Laut Cina Selatan memuncak. Pertengahan September lalu, China mengadakan latihan militer besar-besaran persis di seberang laut Taiwan. (Pada saat hampir bersamaan, di tepi Laut Hitam, China juga terlibat latihan militer bersama Rusia, Pakistan, Myanmar, Iran dan Belarusia)
Provokasi China membuat Taiwan tak hanya ketar-ketir, tapi juga tekor. Hampir setiap hari, jet tempur China menyerempet masuk ke wilayah udara Taiwan. Ini membuat AU Taiwan harus rajin mengirim pesawat pengusir. Frekuensi pengusiran ini membuat anggaran militer cepat susut, bahkan sebelum perang benar-benar terjadi. Padahal alokasi dana militer Taiwan hanya 1/10 anggaran militer China.
Di sisi lain, kondisi ini memaksa AS menyiagakan dua kapal induknya di kawasan ini. Per 19 Oktober 2020, USS Ronald Reagan berada di timur Taiwan dan USS America diparkir di laut Jepang.
Peta Dukungan
Bagaimana dengan peta dukungan? Sejarah dan perjanjian pertahanan memposisikan sederet negara berada pada kubu aliansi AS. Sebut saja; Australia, Filipina, Jepang, Singapura, Korea Selatan, ada di blok itu. Namun ada beberapa negara di kawasan Laut Cina Selatan yang sikapnya masih abu-abu Vietnam dan Indonesia ada di antaranya.
Bukan sekadar abu-abu, manisnya hubungan Vietnam, Indonesia dengan China bisa jadi membuat Blok AS harus berhati-hati melakukan ‘cek ombak’. Pada 2019, China telah menjelma negara nomer dua—setelah Singapura—dalam penanaman modal terbanyak di Indonesia sebesar Rp70 triliun. Hal yang sama juga terjadi pada investasi China di Vietnam.
Banyak proyek jumbo di Indonesia menggunakan dana China, antara lain proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, proyek pembangunan smelter dan pelbagai jenis industri lainnya. Begitu dominan dan besarnya atensi yang diberikan pejabat pemerintah terhadap investasi China menciptakan kesan adanya poros ekonomi dengan Beijing.
Sejauh ini, kecondongan kiblat ekonomi ini belum terbukti berpengaruh ke politik. Setidaknya, Indonesia terlihat tak segan pada kedua belah pihak. Indonesia pernah mengusir kapal China yang melanggar batas di Laut Natuna dan pernah juga menolak permintaan Washington untuk mengizinkan wilayahnya dilintasi pesawat mata-mata AS.
Sementara eskalasi di Laut Cina Selatan tak juga surut, kita perlu melompat ke benua Amerika.
Pada 3 November 2020, AS akan menggelar pemilihan presiden. Presiden Trump dalam posisi underdog sekarang, tapi ia sudah menyatakan tidak akan menyerah begitu saja walau hasil pilpres nanti mungkin tak menguntungkan dirinya. Ada potensi krisis dalam rantai komando pemerintahan AS—hal yang pasti disadari betul oleh petinggi-petinggi pemerintahan blok AS.
Entah kebetulan atau tidak, Hu Xijin, bos media Global Times yang dekat dengan Partai Komunis China, mencuit di twitter pada pertengahan September lalu: "Hal buruk apa yang telah dilakukan pihak berwenang Taiwan sehingga lebih dari satu mantan pejabat AS memperkirakan PLA (tentara nasional China) akan menyerang Taiwan pada Minggu 3 November ketika pemilihan presiden AS digelar.”
Jika benar China akhirnya menyerang Taiwan, ‘penderitaan’ dunia akan bertambah. Hantaman pandemi, disusul ekonomi, dan ancaman efek perang. Bukan tidak mungkin, dengan peta aliansi politik global yang baru, krisis di Laut Cina Selatan akan merembet menjadi bibit mujarab pecahnya Perang Dunia III.
Nah, fragmen-fragmen inilah yang membuat kita tak bisa naïf melihat dua kejadian beruntun selama pekan ini.
Karena kepentingannya sudah berbeda, AS memilih untuk memberikan ‘amnesti’ untuk Prabowo Subianto. Bahaya sudah di depan mata. Prioritas jadi berbeda. Washington merasa perlu segera menjalin kontak resmi dengan negara-negara yang dianggap masih bersikap ‘abu-abu’ terhadap China. Kalau toh tidak bisa ikut mendukung Blok AS, minimal mereka juga tak akan bersikap untuk mendukung lawannya.
Soal ‘kemasan’ yang ditampilkan ke publik bisa dicari. Poin perlunya kerja sama soal repatriasi jasad prajurit korban PD II sebenarnya terasa mengada-ada. Terutama jika kita berkaca pada kejadian penjarahan bangkai kapal-kapal perang PD II di Laut Jawa, praktis otoritas AS tak pernah berbicara. Padahal, dua kapal AS, USS Pope dan USS Perch ikut jadi korban penjarahan. Jasad-jasad yang ada di dalamnya ikut hancur tergulung mesin salvage.
Prabowo seorang menhan. Solusinya pun ada di level seorang menhan (AS). Tapi, Indonesia punya seorang presiden. Etiketnya, seorang kepala pemerintahan harus diperlakukan terhormat oleh kepala pemerintahan juga.
Namun, kecil kemungkinan Trump bisa datang ke Indonesia. Ia sibuk menghadapi masa kampanye presiden yang krusial. Ia juga baru pulih dari COVID-19. Harus disadari pula sentimen anti-Amerika di Indonesia dalam konteks politik global sangat besar. Kedatangannya ke Indonesia bisa jadi malah kontraproduktif.
Kalau bukan Trump, lantas siapa? Sementara persoalan ini mendesak dan tak bisa diwakilkan. Lebih masuk akal, jika aliansi ‘mengutus’ PM Jepang. Toh, hubungan ekonomi Jepang dan Indonesia juga punya sejarah manis yang panjang.
Begitulah, PM Yoshihide Suga akhirnya ke Vietnam dan juga Indonesia. Logikanya, hanya informasi dan komunikasi intelijen level tertinggi yang bisa ‘memaksa’ seorang PM Jepang yang baru sebulan dilantik untuk menembus bahaya pandemi dan bertandang ke seberang samudra.
Apakah misi dari Blok Washington ini akan berhasil? Mari kita tunggu. Semoga kita terhindar dari kemungkinan yang buruk.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.
