tirto.id -
Proses identifikasi yang sempat dihentikan oleh pengadilan tahun lalu tersebut dinilai akan lebih sulit karena anak-anak tersebut tidak lagi menjadi hak asuh pemerintah AS.
Departemen kehakiman juga mengatakan, membutuhkan waktu paling tidak 2 tahun untuk peninjauan dan penyelesaian kasus.
Ada sekitar 47 ribu kasus anak-anak yang terpisah yang menjadi tanggungan pemerintah antara 1 Juli 2017 hingga 25 Juni 2018. pada 26 Juni 2018, Hakim Distrik AS, Dana Sabraw menghentikan praktik pemisahan keluarga.
Peninjauan tersebut akan dimulai dengan pemilahan kasus yang paling menonjol, misalnya anak balita yang terpisah dari keluarga.
American Civil Liberties Union (ACLU) meminta data keluarga yang terpisah dari pemerintah. Organisasi ini juga mengupayakan agar anggota-anggota keluarga yang terpisah dapat bersatu kembali dan mengkritik pemerintah terkait jangka waktu dua tahun itu terlalu lama.
“Kami sangat menentang rencana yang memakan waktu dua tahu untuk menyelesaika masalah ini,” kata Lee Gelernt, pengacara ACLU seperti dilansir Associated Press.
“Pemerintah perlu menjadikan ini sebagai prioritas,” lanjutnya.
Sabraw telah memerintahkan lebih dari 2,7 ribu anak-anak yang ditampung oleh pemerintah untuk bergabung kembali dengan keluarga mereka pada 26 Juni 2018. Sebagian besar telah kembali ke keluarga masing-masing.
Pada Januari 2019, pengawas internal Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan melaporkan, ribuan anak lainnya terpisah sejak pertengahan tahun 2017. Sementara, jumlah pastinya belum diketahui.
Hakim memerintahkan agar pemerintah menlaporkan jumlah pastinya, kemudian pemerintah bisa mengajukan proposal resmi untuk mengambil langkah lanjutan pada 16 April 2019.
Time menulis, mayoritas anak yang dibebaskan dari tanggung jawab pemerintah AS akan kembali ke kerabat mereka masing-masing, namun bukan orang tua.
Pada 2017, sejumlah 49 persen anak kembali ke orangtua mereka, dan 41persen ke kerabat seperti bibi, paman, kakek-nenek, atau saudara kandung yang sudah mapan. Sedangkan 10 persen kembali ke kerabat jauh atau teman.
Tahun lalu, kebijakan toleransi nol (zero tolerancy policy) mempersekusi setiap orang dewasa Meksiko yang memasuki AS secara ilegal.
Seluruh dunia meminta agar pemerintah AS membebaskan orang dewasa yang membawa anak-anak mereka dan akhirnya kebijakan tersebut berlaku hanya bagi orang dewasa lajang.
Editor: Yulaika Ramadhani