tirto.id - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menunjuk Hasanuddin Wahid sebagai Sekretaris Jenderal partai periode 2019-2024, Senin (26/8/2019). Padahal, sebelumnya Cak Imin berencana menghapus posisi sekjen.
Namun, Wakil Ketua Umum DPP PKB Ida Fauziyah mengatakan, jabatan sekjen kembali ada karena harus mengikuti undang-undang. Selain itu, ketentuan tersebut diatur pula dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
"Perubahan itu juga ketum sudah sampaikan awalnya memang menginginkan begitu, tapi karena UU yang meminta agar setiap keputusan partai yang membutuhkan representasi partai adalah ketum dan sekjen atau sebutan lain," kata Ida saat ditemui di kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Kendati demikian, Ida menegaskan, fungsi sekjen kali ini berbeda dengan sekjen sebelumnya. Saat ini, fungsi sekjen berfokus pada konslidasi internal.
Ia pun yakin tidak akan ada gesekan politik meski jabatan sekjen masih ada. "Insyaallah enggak ada," kata Ida.
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar membuka peluang untuk menghapus kursi Sekretaris Jenderal dalam kepengurusan PKB 2019-2024 dan menggantinya dengan jabatan direktur eksekutif. Imin mengklaim, ide tersebut dimunculkan berdasarkan aspirasi kader.
"Ada aspirasi tidak ada sekjen. Yang ada direktur eksekutif nah aspirasinya perubahannya di situ," kata Muhaimin saat ditemui di sela-sela Muktamar PKB, Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8/2019).
Imin mengatakan, alasan ia ingin menghapus posisi sekjen karena dianggap sebagai jabatan politis. Hal itu berdasarkan hasil presentasi ahli-ahli di depan DPW. Cak Imin mengatakan, efek politis dari Sekjen akan dialihkan ke kursi wakil ketua umum.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Alexander Haryanto
