tirto.id - Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengklaim penyerapan anggaran COVID-19 capai 34,1 persen dari pagu anggaran Rp695 triliun. Ia berkata penyerapan anggaran sudah mencapai Rp237 triliun.
"Ini secara month to month, bulan ke bulan, ada kenaikan sebesar 30,9 persen, dan semester I sampai masuk semester II ini di September, tren penyerapannya sudah naik sebesar Rp237 triliun," kata Airlangga dalam konferensi pers secara daring, Senin (14/9/2020).
Airlangga pun mengklaim ada kenaikan penyerapan anggaran di sejumlah sektor. Ia klaim penyerapan anggaran di sektor kesehatan 31,6 persen, perlindungan sosial 62,81 persen, sektoral pemda 27,68 persen, dan UMKM 91,43 persen.
Ia pun menyebut ada kenaikan di sektor lain tanpa menyebut besaran angka serapan anggaran.
Airlangga pun menyebut, pemerintah terus mendorong realisasi anggaran tersebut. Pemerintah juga akan mendorong lewat insentif pariwisata. Anggaran ini akan dihubungkan dengan program vaksin.
"Kemudian presiden sampaikan bahwa untuk insentif pariwisata yang anggarannya sudah ada, ini dikaitkan dengan pengadaan vaksin secara mandiri apabila clinical trial (uji klinik) sudah selesai. Ini masih menunggu uji klinis, untuk selanjutnya dibuat program yang terkait dengan sektor pariwisata," tutur Airlangga.
Sementara itu, Ketua Pelaksana KPCPEN Erick Thohir menambahkan, pemerintah kini tengah melakukan pendekatan untuk pengadaan vaksin.
Dalam konferensi pers secara daring bersama Airlangga, Senin, (14/9/2020), Erick menuturkan, "Kita terus melakukan pendekatan dengan AstraZeneca, CanSino, Pfizer, kita terus melakukan kerja sama dengan CEPI (Coalition for Epidemic Prepareness Inovation) dan GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization).”
Erick pun mengatakan, Indonesia sudah mengambil sikap dalam memenuhi kebutuhan vaksin. Ia memutuskan vaksin akan dibagi dalam dua mekanisme pembagian agar vaksin tetap tersedia.
"Kita ingin memastikan kebutuhan vaksin untuk rakyat Indonesia yang sudah diputuskan ada 2 macam, bantuan vaksin pemerintah dan program vaksin mandiri di mana individu yang dianggap mampu harus membeli," kata Erick.
"Ini menjadi bagian yang diutamakan dalam periode beberapa bulan ke depan untuk vaksinisasi," tutur pria yang juga Menteri BUMN itu.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
