tirto.id -
"Logikanya kalau ada kekosongan berarti harus ada reshuffle kan ada posisi baru untuk menteri-menteri tersebut," kata Fadli di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2017).
Menurutnya, hal ini sesuai dengan komitmen Presiden Jokowi bahwa menteri di kabinetnya tidak boleh merangkap jabatan sebagai ketua partai.
Namun mengenai sosok yang akan dipilih untuk menggantikan Airlangga, Fadli menyatakan itu adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Terserah kepada presiden apakah langsung akan diganti atau kah dijabat dulu oleh menteri lain, itu terserah Presiden, tapi saya kira lebih bagus langsung ada penggantinya," kata Fadli.
Airlangga Hartarto terpilih sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto melalui keputusan rapat pleno DPP Golkar kemarin, Rabu (13/12/2017).
Rapat pleno menyatakan jabatan ketua umum lowong setelah sidang Pengadilan Tipikor membacakan dakwaan Setya Novanto yang secara otomatis menggugurkan gugatan praperadilannya. Secara aklamasi, jabatan lowong tersebut oleh peserta rapat pleno diserahkan kepada Airlangga.
Sementara itu, Airlangga menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi perihal jabatannya di kabinet. "Terserah Pak Jokowi," kata Airlangga di DPP Golkar, Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Rabu (13/12/2017).
Saat ditanya kembali kemungkinan dirinya akan mundur dalam waktu dekat, Airlangga pun hanya menjawab singkat "nanti."
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah melakukan dua kali reshuffle kabinet. Desakan reshufflle ketiga juga sempat menguak setelah Mensos Khofifah Indar Parawansa menyatakan akan maju sebagai Cagub Jatim 2018.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Maya Saputri