Masuk tirto.id
tirto.id - Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menilai gejolak IHSG dan pelemahan nilai tukar rupiah berkaitan dengan upaya destabilisasi nasional yang terkoordinasi. Menurut dia, upaya itu terlihat dari merebaknya kampanye dengan slogan seperti “sale Indonesia,” “1998 redux,” “buang rupiah,” dan lainnya.
"Kita sedang menghadapi sebuah peperangan atau warfare yang dilancarkan secara senyap dan samar," ujar Haris.
Dia menduga tujuan upaya “destabilisasi terkoordinasi” itu untuk menggerus kepercayaan publik dan pasar terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang progresif.
Haris meyakini kampanye yang mendukung upaya tersebut diarahkan untuk mendorong depresiasi mata uang, pelemahan IHSG, dan memicu pelarian modal yang menyusutkan cadangan devisa Indonesia.
"Mereka terobsesi mendaur ulang peristiwa reformasi 1998, memicu gejolak politik melalui merekayasa guncangan ekonomi," lanjutnya.
Meskipun demikian, ia optimistis "daur ulang peristiwa 1998" tidak akan terjadi. Salah satu alasannya, geopolitik dunia saat ini sudah multipolar, tidak lagi unipolar seperti pada tahun 1998 saat pengaruh Amerika Serikat sangat dominan.
Haris menjelaskan, pada 1998 silam, lembaga multilateral seperti IMF, World Bank, WTO, memiliki kekuasaan besar untuk mendikte kebijakan negara. Namun, kini multilateralisme telah runtuh seiring dengan ambruknya Washington Consensus.
Dia menambahkan, upaya terkoordinasi untuk mendorong destabilisasi di Indonesia terjadi karena ada tiga poros kekuatan yang dirugikan kebijakan progresif Presiden Prabowo. Haris mengungkapkan, mereka terdiri dari para oligarki 'serakahnomic' nasional hingga korporasi dan aktor multinasional.
"Berikutnya, sudah menjadi rahasia umum, salah satu negara tetangga kita, negara kecil yang hidup dan kaya raya dari penampungan uang kotor hasil perampokan kekayaan dan sumber daya alam Indonesia. Negara kecil ini dipastikan sangat dirugikan oleh kebijakan Presiden Prabowo," kata Haris.
"Nasib bangsa kita sejak zaman kolonialisme dan imperlialisme bentuk lama dulu, selalu saja jadi objek yang dibodoh-bodohi dan diadu domba oleh negara kecil dan korporasi serakah atau kompeni jahat di masa lalu," tambahnya.
Haris mencontohkan beberapa kebijakan Presiden Prabowo yang merugikan tiga poros itu adalah pembentukan Danantara, penyitaan lahan oleh Satgas PKH, peraturan mewajibkan devisa sumber daya alam (DHE SDA) diparkir di dalam negeri selama 1 tahun, kebijakan swasembada pangan yang merugikan kartel impor, pendirian Danantara Sumber Daya Indonesia, hingga pemberantasan korupsi dan penyitaan aset milik kaum 'serakahnomic'.
"Ketika Presiden Prabowo membentuk Danantara untuk memperkuat BUMN mereka kritik sebagai kapitalisme negara. Ketika Presiden Prabowo mengamankan kekayaan dan SDA kita dengan kebijakan DHE sumber daya alam, mereka kritik sebagai kebijakan yang mendistorsi pasar," ujar Haris.
Haris mengatakan tiga poros tersebut juga mendorong narasi bahwa efisiensi dan realokasi APBN untuk pemerataan kesejahteraan sebagai kebijakan tak produktif dan memboroskan uang negara. "Di mata mereka, membangun sekolah rakyat, memberi makan bergizi gratis kepada pelajar, membangun kampung nelayan, subsidi pupuk, sebagai kebijakan bakar anggaran," jelasnya.
Oleh karena itu, Haris mengimbau para pengkritik pemerintah dan gerakan mahasiswa untuk mencermati secara jernih situasi saat ini. Dia menekankan, situasi yang terjadi sekarang patut dicurigai tidak semata-mata akibat respons alamiah pasar terhadap kebijakan pemerintah ataupun dampak sistemik dari persoalan fiskal dan moneter.
"Kami mengakui, tata kelola sejumlah kebijakan program strategis Presiden Prabowo belum sempurna. Masih perlu diperkuat aspek teknokratisnya. Belum lagi para pejabat kita juga masih belum bisa keluar dari mindset dan kebiasan lama yang menjadikan jabatan publik sebagai alat mengeruk rente," kata Haris.
"Namun, Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmennya memberantas korupsi dan mencegah kebocoran kekayaan negara. Presiden Prabowo menyampaikan memperkuat KPK, Kejaksaan, dan BPKP untuk memburu koruptor. Presiden Prabowo bahkan mengajak rakyat menggunakan gadget di tangan untuk awasi dan rekam perilaku nakal pejabat," tutupnya.
