tirto.id - Pertemuan ketiga menteri keuangan dan gubernur bank central atau Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Presidensi G20 Indonesia dimulai Rabu (13/7/2022) hari ini di Nusa Dua Bali. Agenda ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan jalur keuangan (finance track) yang telah dilaksanakan sejak 11 Juni 2022 hingga 17 Juli 2022.
Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Kementerian Keuangan, Dian Lestari mengatakan Presidensi Indonesia memiliki sejumlah agenda prioritas untuk mencapai tujuan 'recover together recover stronger'. Para pimpinan global akan membahas tujuh prioritas utama.
"Apa yang akan kita bahas? Para menteri akan membahas ada tujuh agenda. Pertama, ekonomi global dan risiko-risikonya, bagaimana mengatasi masalah perekonomian agar mencapai kondisi sesuai yang diharapkan," kata dia dalam konferensi pers di Nusa Dua Bali, Rabu (13/7/2022).
Kedua, yaitu masalah kesehatan global. Salah satu inisiatif yang sudah dihasilkan dalam pertemuan bersama Presidensi G20 Indonesia adalah pembentukan dana perantara keuangan atau financial intermediary fund (FIF) untuk pembiayaan kesiapsiagaan, pencegahan, dan respon (PPR) pandemi.
Ketiga, yaitu arsitektur keuangan internasional. Dian menjelaskan, fokus pembahasan ini adalah bagaimana nantinya dana moneter internasional (IMF) dan Bank Dunia memberdayakan serta mengoptimalkan upaya negara-negara untuk bangkit dari kondisi saat ini maupun tantangan lain, seperti perubahan iklim.
"Keempat, financial sector issue, yaitu untuk memastikan transformasi digital yang memang diperlukan bagi perekonomian pasca pandemi, model transaksi maupun kegiatan ekonomi masyarakat dalam kondisi kemarin dan kita perkirakan akan menjadi semacam engine yang bisa menggerakkan ekonomi," ungkapnya.
Selanjutnya, prioritas yang juga dibahas dalam pertemuan yaitu masalah sustainable finance untuk mendukung pemulihan dari pandemi. Dia menjelaskan perekonomian berkelanjutan dan berorientasi lingkungan atau rendah karbon membutuh pendanaan melalui instrumen berkelanjutan.
Prioritas keenam, yaitu infrastruktur. Selama pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah terganggu akibat adanya peralihan prioritas anggaran maupun keputusan investor untuk tunggu dan melihat (wait and see), sehingga perlu pembahasan yang dapat mendukung pemulihan ekonomi.
"Ketujuh, international taxation. Ini bagaimana bisa mengimplementasi dengan baik pemerataan hak pemajakan di setiap negara, karena kita tahu ada negara yang membuat rendah tarif pajaknya, akhirnya tidak kondusif bagi kebutuhan negara memobilisasi revenue dalam kondisi saat ini," jelas dia.
Selain ketujuh prioritas agenda itu, fokus lain yang juga akan dibahas adalah masalah ketahanan pangan (food security). Hal itu perlu dibahas saat ini karena dunia sedang menghadapi tantangan kenaikan harga pangan akibat situasi geopolitik maupun gangguan rantai pasok.
"Kita respons kondisi global saat ini, kita akan mendapatkan masukkan apa tantangan yang akan kita hadapi, apakah masalah produksi? Gangguan pada rantai pasok global? Karena Ukraina dan Rusia merupakan produsen utama gandum dan produk turunannya. Termasuk isu perdagangan seperti kebijakan larangan ekspor," pungkas dia.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
