tirto.id - Presiden Joko Widodo menerima rombongan pentolan GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) MUI dalam rangka open house, Minggu 25 Juni siang. Rombongan GNPF yang hadir yakni Bachtiar Nasir, ketua GNPF, Kapitra Ampera, Yusuf Marta, Muhammad Lutfi Hakim, Habib Muchsin, Zaitun Rasmin, dan Denny. Pertemuan itu hanya berlangsung selama 30 menit. Rombongan Bachtiar tiba di istana pada pukul 12.50 dan pulang pada pukul 13.20 Wib.
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno mengatakan bahwa pertemuan itu merupakan permintaan dari GNPF. Ia mendapat pesan dari Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin bahwa Bachtiar ingin bertemu dengan presiden Jokowi.
"Tadi Pak Presiden saya laporin saat open house dan beliau mengatakan open house siapa saja kita tunggu," kata Pratikno seperti dikutip dari Antara, Minggu 25 Juni.
Bachtiar dan rombongan menunggu di Istana sejak pukul sebelas pagi. Namun, karena Jokowi ada silaturahmi dengan ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Megawati, Jokowi baru bisa menemui mereka pukul 12.50 Wib.
Keinginan Bachtiar bertemu dengan Jokowi dalam rangka silaturahmi sekaligus mencairkan suasana pasca-serentetan aksi yang dilakukan GNPF di Jakarta. “Ini kesempatan dalam rangka momen halal-bihalal ini, hal-hal yang selama ini menjadi harapan kami jadi lebih cair suasananya karena terkait dengan suasana lebaran, beda dengan suasana demo," ujar Bachtiar.
Dalam kesempatan itu Bachtiar juga memuji keberpihakan Jokowi terhadap terhadap ekonomi kerakyatan dan pemberian tanah untuk masyarakat. Pemberian tanah untuk masyarakat yang dimaksud adalah program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang dilaksanakan oleh Jokowi.
"Kami mendapatkannya keberpihakan beliau untuk ekonomi kerakyatan adalah hal yang cukup bagus adalah bagaimana kita dengar sekian belas juta hektar tanah diperuntukkan untuk masyarakat,” ungkapnya.
Pertanyaan itu berbeda dengan ceramah yang sempat disampaikan oleh Bachtiar sebelum ia bertemu presiden. Pada salat Ied di Al Azhar, Bachtiar yang menjadi khatib menyinggung bagaimana umat Islam sebagai kelompok mayoritas di Indonesia diperlakukan tidak adil. “Sejujurnya memang tidak bisa ditutupi, ada Ketidakadilan yang dirasakan umat Islam sebagai mayoritas di negeri ini, khususnya ketidakadilan ekonomi,” kata Bachtiar dalam ceramahnya.
Tidak hanya ketidakadilan ekonomi, menurut Bachtiar bahkan ketidakadilan itu sudah merambah ke ranah hukum dan politik. “Bahkan pemilik modal mengangkangi hukum, sehingga umat Islam, juga harus saya nyatakan, merasa ada ketidakadilan hukum terhadap umat Islam. Dan mulai merambah, sudah ekonomi dia kuasai, hukum dia kuasai, sekarang mau menguasai politik,” ujarnya.
Sementara itu pengurus GNPF , Muhammad Lutfi Hakim mengatakan bahwa pertemuan dengan Presiden ini bisa meleburkan praduga yang selama ini terbangun. “Kami sepakat ke depan akan komunikasi lebih intensif lagi," kata Lutfi.
Penulis: Mawa Kresna
Editor: Mawa Kresna
