tirto.id - Saat Presiden Joko Widodo mengumumkan barisan menteri Kabinet Indonesia Maju, pada 23 Oktober 2019, muncul indikasi sosok Wiranto tak akan mendapat kesempatan kedua berlalu-lalang di Istana Negara. Mafhum, nama purnawirawan TNI dan bekas Menko Polhukam tersebut tak lagi tercatat dalam daftar 34 nama menteri yang diumumkan Jokowi.
Namun, siapa sangka prediksi itu langsung mentah hanya dalam kurun tak sampai dua bulan. Jokowi rupanya belum ingin Wiranto nganggur; dia menyiapkan posisi baru untuk politikus Partai Hanura, yakni sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
“Ini masalah pengalaman, track record. Beliau [Wiranto], kan, sudah panjang di pemerintahan, TNI, sudah menangani banyak masalah. Ini, kan, memberikan pertimbangan kepada presiden,” ucap Jokowi saat mengumumkan keputusan itu, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019).
Jika dasarnya pengalaman, alasan Jokowi memang tak terbantahkan. Selain Menko Polhukam Kabinet Kerja Jokowi-JK, Wiranto pernah jadi ajudan kesayangan Soeharto, Pangkostrad, Kasad, Pangab serta Menko Politik dan Keamanan era Gus Dur. Di level organisasi non-pemerintahan dia juga punya rekam jejak jadi Ketua PBSI, Ketua Dewan Pembina PSSI, Ketua PPMI dan masih banyak lagi.
Kendati demikian, soal “menangani banyak masalah”, klaim Jokowi bisa diperdebatkan.
Dalam wewenangnya sebagai Menko Polhukam Kabinet Kerja Jokowi-JK, banyak yang menilai Wiranto gagal total. Misalnya, soal sikap terhadap gelombang demonstrasi ibu kota dan upaya resolusi kasus Papua. Dia bahkan berkali-kali sempat didesak mundur dari jabatannya.
“Beberapa statement, langkah-langkah yang dibuat Pak Wiranto kontraproduktif,” ujar Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri.
Oleh karenanya, wajar apabila penunjukan Wiranto sebagai Wantimpres bakal disorot. Apalagi kehadiran Wiranto juga mempertegas wajah-wajah orang tajir di skuat Watimpres periode kedua Jokowi.
Wajah-Wajah Tajir
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di laman KPK, per 31 Desember 2018 tercatat harta Wiranto mencapai Rp542 miliar.
Untuk harta tidak bergerak, rinciannya adalah 56 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, serta Gorontalo, dan aset tanah dan bangunan senilai Rp276 miliar.
Untuk harta bergerak, Wiranto memiliki alat transportasi senilai Rp915 juta, harta bergerak lainnya senilai lebih dari RP17 miliar, dan surat berharga senilai kisaran Rp15 miliar. Adapun kas dan setara kas milik Wiranto senilai lebih dari Rp114 miliar.
Wiranto bukan satu-satunya yang tajir melintir, sebab dalam skuat Wantimpres Jokowi masih ada pula nama-nama macam Putri Kuswisnu Wardani, Dato Sri Tahir sampai Arifin Panigoro.
Nama pertama adalah bos perusahaan produsen kosmetik PT Mustika Ratu. Sedangkan dua nama terakhir, bahkan punya harta yang berlipat-lipat jika dibandingkan dengan Wiranto. Saking tajirnya, mereka kerap berada dalam daftar pemilik predikat Crazy Rich Indonesian.
Arifin Panigoro, berdasarkan pemeringkatan yang dikeluarkan Forbes pada 2019 merupakan orang terkaya ke-45 di Indonesia. Ia memiliki kekayaan hingga 670 juta dolar AS. Arifin adalah pendiri Medco Energi Internasional, sebuah perusahaan minyak dan gas bumi.
Selain itu, Arifin juga memiliki perkebunan kelapa sawit, hotel, dan perbankan.
Sedangkan Tahir, menurut laporan Forbes 2019, bahkan merupakan orang terkaya ketujuh di Indonesia. Hartanya mencapai 5,2 miliar dolar AS alias lebih dari Rp72 triliun.
Pria kelahiran Surabaya ini merupakan pengusaha, investor sekaligus pendiri Mayapada Group. Mayapada Group adalah holding company yang memiliki beberapa unit bidang usaha seperti perbankan, televisi berbayar, media cetak, properti sampai rumah sakit.
Jangan Cuma Jadi Ajang Balas Budi
Total skuat Watimpres yang dilantik Jokowi berkomposisi sembilan orang. Selain empat nama yang sebelumnya disebut, lima orang lain juga bakal punya pengaruh besar terhadap sikap-sikap Jokowi lima tahun ke depan.
Mereka antara lain Sidarto Danusubroto (politikus PDIP), Mardiono (politikus PPP), Agung Laksono (politikus Golkar), Soekarwo (eks gubernur Jatim) dan Habib Luthfi bin Yahya (tokoh Nahdlatul Ulama).
Jokowi menyebut susunan Wantimpres kali ini cukup ideal, sebab latar belakang setiap sosok relatif beragam.
“Mereka juga memiliki kapabilitas dan integritas, mereka memiliki kapasitas memberikan pertimbangan kepada presiden baik diminta maupun tidak,” ucapnya. “Ada yang berkaitan dengan sosial, keagamaan, ekonomi, ekonomi kecil, jadi campur-campur.”
Rumusan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 yang jadi dasar pembentukan Wantimpres memang tak mengatur secara spesifik bidang-bidang yang harus dikover Wantimpres.
Namun, jika mengacu latar belakang anggotanya, sejumlah partai meyakini Wantimpres di periode kedua Jokowi akan lebih punya signifikansi urun rembug di bidang pembangunan.
“Pelantikan Wantimpres ini diharapkan dapat mempercepat realisasi program pembangunan yang dijanjikan Presiden Jokowi pada saat kampanye pemilu yang lalu,” ujar Wakil Sekretaris DPP PAN, Saleh Partaonan seperti dilansir Antara.
Jika prediksi Saleh akurat, sepak terjang Wantimpres sepanjang lima tahun ke depan patut dinanti. Terlebih sejak jabatan ini diaktifkan kembali pada era SBY, tak sedikit yang menilai Wantimpres hanya sebatas "cara balas budi" presiden terhadap kalangan-kalangan yang membantunya saat pemenangan Pemilu.
“Wantimpres ini terkesan lembaga besar yang dekat dengan presiden. Tentu sudah semestinya bisa dimanfaatkan oleh presiden dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, ada banyak pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan,” pungkas Saleh.
Penulis: Herdanang Ahmad Fauzan
Editor: Abdul Aziz
