tirto.id - Seorang mantan presiden Republik Indonesia dipastikan mendapatkan perlindungan dari negara, bahkan bisa dikawal oleh 60 orang pasukan pengamanan presiden (Paspamres).
Hal itu disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla guna menanggapi cuitan akun twitter Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengatakan rumahnya telah didemonstrasi oleh ratusan mahasiswa.
"Seorang mantan (presiden) itu bisa dikawal 60 orang. Iya, (perlindungan itu ada) sesuai aturan," kata Wapres mengatakan usai membuka Rakornas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta, Selasa (7/2/2017).
Dilaporkan Antara, dalam cuitannya, Ketua Umum Partai Demokrat itu bertanya melalui twitter yang dialamatkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Tito Karnavian tentang hak asasi dan hak tinggal di negeri sendiri, tak lama setelah rumahnya didemonstrasi.
Terkait dengan itu, Wapres memastikan bahwa keselamatan mantan presiden dan mantan wakil presiden dilindungi oleh negara yang sudah tertera dalam undang-undang.
Selain itu, Jusuf Kalla juga menyampaikan kepada masyarakat agar menghormati mantan pemimpin. "Kita prihatin dengan situasi itu. Kita harus juga punya prilaku yang baik menghormati pemimpin, sesuai dengan aturan," ujar Wapres.
Ia menilai bahwa demonstrasi yang dilakukan di depan rumah SBY di kawasan Mega Kuningan tidak sesuai terhadap apa yang telah dilakukan mantan Presiden SBY, menurutnya SBY tidak pernah menyentil persoalan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
"Kalau saya baca itu tidak relevan dengan Pak SBY tentang SARA. Kan SBY tidak berbicara hal itu, jadi kenapa disitu itu pertanyaan juga," kata dia.
Dalam demonstrasi yang dilakukan di depan kediaman SBY pada Senin (6/2) siang tersebut salah satu dari peserta aksi membawa spanduk bertuliskan menolak dan lawan isu SARA.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
