Menuju konten utama

Wapres Sebut RI Berpeluang Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB

Dalam SMU PBB ke-72, Indonesia terus mengkampanyekan untuk jadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB.

Wapres Sebut RI Berpeluang Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB
Ilustrasi. Wapres Jusuf Kalla (kiri) menghadiri pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pertama Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Astana, Kazakhstan, Minggu (10/9). ANTARA FOTO/Setwapres-Syamsu Millah.

tirto.id - Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia berpeluang besar untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hal ini disampaikannya saat mengikuti rangkaian Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-72 di markas besar PBB New York Amerika Serikat, Selasa (19/9/2017).

"Di atas kertas kita memiliki peluang besar untuk terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB," kata Wapres.

Dalam kesempatan itu, Wapres memimpin langsung delegasi Republik Indonesia. Dalam SMU PBB ke-72 ini Indonesia terus mengkampanyekan untuk bisa diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020.

Lebih lanjut Wapres menjelaskan bahwa Indonesia selalu aktif mengirimkan pasukan penjaga perdamaian. Saat ini ada 2800 personil pasukan penjaga perdamaian dari Indonesia yang sedang bertugas di seluruh dunia.

"Dan itu akan terus kita tingkatkan hingga 4.000 personil," kata Wapres.

Sebelumnya Indonesia mempunyai pengalaman pernah tiga kali menjabat sebagai anggota tidak tetap DK PBB, yaitu pada tahun 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Wapres Jusuf Kalla didampingi oleh Menko PMK Puas Maharani dan Menlu Retno Marsudi duduk di barisan ke dua sebelah kanan podium dan deretan ke empat dari depan podium.

Delegasi Indonesia berdampingan dengan delegasi dari India disebelah kanannya dan Iran pada sebelah kiri. Urutan penempatan tempat duduk delegasi dilakukan berdasarkan alfabetis dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa.

Indonesia akan bersaing dengan Maladewa untuk bisa terpilih sebagai anggota tidak tegap DK PBB dan baru akan diputuskan pada SMU tahun 2018 mendatang.

Baca juga artikel terkait DEWAN KEAMANAN PBB atau tulisan lainnya dari Dipna Videlia Putsanra

tirto.id - Politik
Reporter: Dipna Videlia Putsanra
Penulis: Dipna Videlia Putsanra
Editor: Dipna Videlia Putsanra