tirto.id - Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid menilai pidato Jokowi terkait budidaya racun kalajengking untuk meningkatkan perekonomian, merupakan sebuah upaya membuka wawasan kepala daerah terhadap komoditi alternatif guna meningkatkan perekonomian.
Karena, menurut Hidayat, setelah Jokowi menyampaikan pidato tersebut, banyak publik yang menyatakan di sosial media terkait mahalnya harga racun kalajengking serta manfaatnya untuk kesehatan, sebagai bukti komoditi tersebut bisa meningkatkan perekonomian daerah.
"Sayangnya Pak Jokowi kemarin tidak memerintahkan, kalau itu serius kan harusnya memerintahkan," kata Hidayat, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2018).
Menurut Hidayat, seharusnya dalam pidato tersebut, Jokowi memerintahkan kepala daerah untuk membuat program daerah budidaya kalajengking. Bukan hanya berwacana bahwa kalajengking bisa meningkatkan perekonomian.
Karena, kata Hidayat, peningkatan perekonomian daerah harus ditunjang program resmi pemerintah dengan mempertimbangkan lingkungan dan hukum. "Pada akhirnya kalau memerlukan UU, ya harus diselesaikan di DPRD," kata Hidayat.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan potensi kalajengking saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, 30 April lalu. Katanya, racunnya berharga mahal, sehingga cocok jadi ladang bisnis.
"Komoditas paling mahal adalah racun kalajengking," katanya. Per liter racun kalajengking bisa dihargai hingga Rp145 miliar.
Namun, pernyataan Jokowi ditanggapi sinis oposisi. Twitter resmi Gerindra misalnya memuat pernyataan yang cukup keras. "Cukup sudah bercandanya. Kondisi perekonomian kita sedang tidak baik. Tolong berikan solusi itu yang baik dan benar."
Wakil Ketua DPP Gerindra, Fadli Zon bahkan menilai pernyataan Jokowi seperti sampah dan sangat memalukan. Karena, menurutnya, pernyataan itu seperti menihilkan upaya pembangunan ekonomi melalui infrastruktur dan program lainnya.
"Menurut saya ini harus diusut. Kenapa kok bisa seorang presiden RI bisa berbicara seperti ini. Ini menurut saya memalukan," kata Fadli, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/5/2018).
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Yandri Daniel Damaledo
