tirto.id - Pemadaman listrik total atau blackout di Jobodetabek, Ahad (4/8/2019), melumpuhkan transportasi berbasis rel. Para penumpang MRT terjebak saat sedang berada di bawah tanah dan penumpang KRL terjebak turun di tengah perjalanan. Mereka pun harus dievakuasi keluar kereta dan berjalan kaki ke stasiun terdekat.
Tak ingin peristiwa ini terulang, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong transportasi massal seperti MRT dan KRL memiliki sumber listrik sendiri. Ia mengatakan transportasi publik jangan hanya bergantung pada pasokan listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) saja.
"Saya ingin mengusulkan bahwa PT MRT dan KAI diberikan kesempatan berinvestasi di listrik juga, pembangkit juga," kata Budi di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).
Menurut Budi, pembangkit listrik dibutuhkan MRT dan KRL agar mereka benar-benar mandiri dalam mengoperasikan moda transportasi massalnya. Meski begitu, ia mengatakan back up pasokan listrik dari PT PLN tetap diperlukan.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tengah membahas rencana pembangkit listrik mandiri untuk operasional MRT Jakarta. Menurut dia, pembangkit listrik khusus diperlukan menyusul terhentinya operasional MRT saat kejadian blackout kemarin.
"Nah, ke depan, kami akan bicarakan bersama-sama dengan PLN untuk memiliki pembangkit sendiri khusus untuk MRT," kata Anies saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (7/8/2019).
"Jadi nanti pengembangan lebih luas, kami akan siapkan pembangkit sendiri. Lokasinya pun sudah ada, tinggal nanti siapkan konstruksinya ke depan," tambahnya.
Kepala Divisi Sekretaris Korporat PT MRT Jakarta, Muhamad Kamaluddin mengakui jika sistem pasokan listrik untuk MRT Jakarta selama ini hanya mengandalkan suplai dari PT PLN. Kejadian blackout kemarin memicu dampak serius, yakni terputusnya jalur pasokan listrik MRT yang berasal dari dua subsistem 150 kilovolt PLN.
"Dikarenakan belum tersedianya subsistem ketiga, maka saat kedua subsistem di atas mengalami failure, hal tersebut menyebabkan gangguan pasokan listrik untuk menggerakkan kereta," kata dia lewat keterangan tertulis yang diterima reporter Tirto, Selasa (6/8/2019).
Namun, jika berkaca dari kejadian blackout kemarin, perlukah transportasi massal memiliki pembangkit tenaga listrik mandiri?
Perlu, Tapi Harus Ramah Lingkungan
Peneliti AURIGA Nusantara, Hendrik Siregar menilai transportasi publik seperti MRT dan KRL perlu memiliki pembangkit tenaga listrik yang mandiri, sehingga tak bergantung kepada PLN. Ia mengatakan transportasi publik harus tetap melayani masyarakat kendati dalam keadaan pemadaman listrik.
"Saya pikir pas saja jika harus gunakan pembangkit tenaga listrik khusus. Jika dalam keadaan kemarin [pemadaman di hari Ahad], way out-nya adalah pembangkit sendiri," kata Hendrik kepada reporter Tirto, Rabu (7/8/2019).
Hendrik melihat fakta padamnya listrik selama berjam-jam juga membuat operasional MRT dan KRL berhenti total. Kedua moda transportasi massal itu baru beroperasi kembali pada malam hari.
"Itu tanda mereka tak punya jalan keluar untuk tetap beroperasi. Bagaimana mengantisipasi persoalan tersebut?," ujarnya.
Meski begitu, kata Hendrik, jika MRT dan KRL berencana membuat pembangkit listrik mandiri mesti ramah lingkungan dan menggunakan energi baru terbarukan.
"Contoh sistemnya seperti baterai, jadi tidak harus konvensional menggunakan batu bara," kata dia.
Hal serupa juga disampaikan Pengajar Universitas Tarumanegara yang fokus pada isu hukum lingkungan, Ahmad Redi. Menurut dia, transportasi publik harus memerhatikan tiga aspek yakni aksesibilitas, keterjangkauan ekonomi, dan ketersediaan energi.
"Memang selama ini ketersediaan energi hampir semua transportasi publik, kan, mengandalkan PLN. Nah, ini memang kedepannya perlu. Saya kira konsep-konsep penggunaan energi terbarukan dalam model transportasi," kata Redi kepada reporter Tirto, Rabu (7/8/2019).
Redi mengapresiasi langkah MRT yang segera menggunakan tenaga listrik tambahan untuk evakuasi. Namun ia menilai hal tersebut hanya untuk sementara, bukan menjamin pengoperasian transportasi publik tetap berjalan.
"Ya, itu, kan, artinya enggak handal. Artinya enggak bisa digunakan terus-menerus. Itu hanya untuk mitigasi secara spotanitas saja, bukan permanen," ujarnya.
Kurang Menguntungkan Secara Bisnis
Namun, peneliti energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Agus Tampubolon menyampaikan pandangan lain. Ia menyebut bisa saja transportasi publik memiliki pembangkit tenaga listrik mandiri, namun akan rugi secara finansial.
"Ini agak rumit. Kalau dari hitung-hitungannya, MRT dan KRL akan sangat rugi nantinya kalau harus punya pembangkit sendiri. Dalam artian, selama mati listrik mereka harus tetap beroperasi, kan. Itu akan butuh investasi yang sangat besar," kata Agus kepada reporter Tirto, Rabu (7/8/2019).
Menurut Agus, hal yang perlu dilakukan MRT dan KRL adalah membuat semacam perjanjian jual-beli listrik dengan PLN. Jika suatu saat pasokan listrik untuk transportasi publik tak terpenuhi, kata dia, bisa dihitung untung-ruginya dan dibawa ke ranah hukum.
"Jadi ada jual-beli listrik dari PLN ke industri-industri itu namanya Service Level Agreement (SLA)," kata dia.
"Dalam artian dari PLN ngejual ke industri yang membeli, mereka harus memastikan pelayanan itu sesuai kebutuhan perjanjian, sekian besar, sekian jam. Kalau itu enggak mampu, itu ada hitung-hitungan rugi segala macam," jelasnya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Gilang Ramadhan & Abdul Aziz
