tirto.id -
Kelompok-kelompok bersenjata di Sudan menolak untuk menandatangani peta jalan damai yang ditawarkan oleh pihak penengah dari Uni Afria/African Union (AU), meskipun AU telah menetapkan 28 Maret sebagai tenggat waktu.
Kelompok-kelompok yang menolak di antaranya Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM)/Sektor Utara, Gerakan Persamaan dan Keadilan Darfur (JEM) dan faksi Gerakan Pembebasan Sudan (SLA)/Minni Minnawi serta Partai Umma Nasional, yang beroposisi dan dipimpin oleh Siddiq Al-Mahdi.
Kesepakatan peta jalan tersebut berisikan pengaturan gencatan senjata di dua wilayah termasuk Darfur. Pihak AU sendiri mengharapkan agar gencatan senjata ini dapat menghentikan kekerasan yang terjadi selama perang sekaligus mengajak kelompok-kelompok bersenjata tersebut ke dalam sebuah dialog nasional.
Pemimpin Komisi AU Nkosazana Dlamini-Zuma di dalam satu pernyataan sebelumnya mendesak semua pihak di Sudan, khususnya yang tidak menandatangani peta jalan itu, agar melakukannya paling lambat pada 28 Maret.
"Ketua menyatakan pihak lain dalam konsultasi strategis tidak menandatangani kesepakatan peta jalan. Kami menyeru semua pihak ini agar segera menandatangani kesepakatan itu guna memberi terobosan bagi proses yang akan mengarah kepada penyelesaian banyak konflik di Sudan," kata pernyataan tersebut, seperti dikutip dari kantor berita Antara, Jumat, (25/3/2016), siang.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal SPLM/Sektor Utara Yassir Arman mengatakan bahwa tawaran peta jalan tersebut “tidak berarti”.
"Kami belum bertemu dengan pihak pemerintah sebab pihak pemerintah tidak serius dan menyeru kami untuk berdialog dan menolak berunding dengan kami sebagai satu kelompok,” tambahnya.
Pemimpin oposisi Partai Umma Nasional As-Sadiq Al-Mahdi meminta Ketua Panel Tingkat Tinggi Pelaksana AU (AUHIP) Thabo Mbeki agar menekan Pemerintah Sudan sehingga mau menerima penundaan oposisi untuk menandatangani peta jalan itu.
Sebagaimana dikutip media Sudan, Al-Mahdi mengatakan, "Jurang pemisah antara kedua pihak tidak lebar, kalau saja bukan karena tindakan terburu-buru oleh penengah."
Pemerintah Sudan sendiri telah menandatangani secara sepihak peta jalan yang ditawarkan oleh AU pada Senin, (21/3/2016), tanpa menunggu kejelasan sikap kelompok-kelompok bersenjata. Pemerintah Sudan menganggap bahwa peta jalan itu sudah final. (ANT).
