tirto.id - Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Husny Mobarok Amir mengaku khawatir APBD DKI Jakarta yang mencapai Rp70,19 triliun akan disalahgunakan untuk bisnis dan kepentingan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Sandiaga Uno yang belakangan ini ramai diberitakan.
Husny mengaku khawatir karena Sandiaga Uno dilaporkan oleh Ketua Dewan Direksi Ortus Holdings Edward Seky Soeryadjaya, atas dugaan penggelapan aset terkait proses penjualan tanah di Jalan Raya Curug, Tangerang Selatan, Banten, pada 2012 lalu.
"Tentu wajar dan lumrah ketika kami khawatir dengan karakternya jika nanti memimpin Jakarta," kata Husny di Jakarta, Kamis (6/4/2017).
Menurut Husny, sosok Sandiaga Uno harus dicermati secara serius. Ia mengatakan hal itu penting dilakukan karena dalam mengurus dan memimpin pemerintahan daerah tidak bisa disamakan dengan berbisnis.
Menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, kata dia, harus mengedepankan pengabdian masyarakat dengan dedikasi penuh tanpa memikirkan keuntungan.
"NU sebagai organisasi keagamaan punya tanggung jawab menyampaikan hal ini, tentang amanah, bahwa kaum mustadh'afin harus disejahterakan," ujarnya.
Untuk itu ia meminta seluruh warga DKI Jakarta harus bisa melihat rekam jejak atau "track record" calon pemimpinnya dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada 19 April nanti.
Ia juga berharap agar aset pemprov DKI Jakarta yang mencapai triliunan rupiah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan tidak dijadikan basis bisnis dengan perilaku negatif seperti penggelapan, penipuan, termasuk pemalsuan dokumen-dokumen.
"Jangan sampai masyarakat salah pilih kemudian taruhannya adalah aset-aset pemda kemudian dikelola dengan serampangan demi keuntungan kelompok atau golongan tertentu saja. Bukan untuk rakyat Jakarta," kata dia dikutip dari Antara.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
