tirto.id - Presiden Joko Widodo meminta agar TNI dan Polri bersikap netral menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017. Menanggapi perintah Presiden tersebut, Brigjen TNI Heri Wiranto dan Brigjen Pol E. Widyo Sunaryo menegaskan akan memecat setiap anggotanya yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan Pilkada.
Sebagaimana dilaporkan Antara, Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, meminta TNI dan Polri menjaga sikap netral menjelang Pilkada 2017. Presiden ingin agar sistem Demokrasi Indonesia yang selama ini dijaga tetap berjalan dengan baik.
Menjawab pernyataan Presiden tersebut, Kapolda NTT Brigjen Pol E. Widyo Sunaryo mengatakan akan bersikap tegas dan memecat siapa pun anggotanya yang tidak netral saat Pilkada serentak 2017 nanti.
“Kalau Presiden saja sudah meminta agar hal netralitas TNI Polri dalam Pilakada, maka hal ini akan menjadi konsen saya. Jika ada yang terlibat akan diberikan hukuman keras kalau perlu akan dipecat dari jabatannya,” tegas Sunaryo.
Secara terpisah, Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang, Brigjen TNI Heri Wiranto di Kupang pada Rabu (26/10/2016), pun mengatakan hal yang sama. Menurutnya, tugas TNI untuk menjaga keamanan wilayah tempat bertugas. Jika masih ada yang terlibat Pilkada, maka masyarakat akan bingung dan tidak tahu harus berlindung ke mana. Wiranto menegaskan, netralitas TNI lah yang jadi taruhannya.
“Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga justru meminta kepada setiap anggota TNI untuk tidak terjebak dengan berbagai politik praktis dan tidak boleh terlibat atau berhubungan dengan salah satu pasangan calon,” ujarnya.
Sebagai informasi, Pilkada gelombang kedua akan digelar secara serentak pada 15 Februari 2017 mendatang di 7 provinsi dengan melibatkan 76 kabupaten dan 18 kota. Ketujuh provinsi di antaranya, Aceh, DKI Jakarta dan Sulawesi Barat. Untuk 76 kabupaten, di antaranya Bekasi, Kulon Progo, Maluku Tengah. Sedangkan 18 kota di antaranya yakni, Yogyakarta, Ambon, dan Jayapura.
Penulis: Agung DH
Editor: Agung DH
