Tjahjo Kumolo Irit Bicara Soal Isu Reshuffle

tirto.id - Nama Tjahjo Kumolo masuk dalam daftar menteri yang kabarnya akan kena reshuffle. Isu reshuffle kabinet jilid III yang belakangan ini santer dibicarakan menyinggung nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan menggantikan posisi Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Ketika ditanya mengenai isu ini, Tjahjo tak banyak menanggapi.

“Kalau itu [isu reshuffle], tanya Presiden saja, saya manut Presiden,” katanya, ditemui usai menjadi pembicara dalam Seminar Nasional XXVI Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada Kamis (27/4/2017).

Sementara itu, di tempat berbeda, Presiden Joko Widodo mengatakan pihaknya tidak melakukan reshuffle di bulan ini.

"Tidak ada. Hari ini tidak ada reshuffle, minggu ini tidak ada, bulan ini juga tidak ada," kata Jokowi, ditemui usai meresmikan pembangunan Masjid Nusantara di Pondok Pesantren Al Hikamussalafiyah Cipulus, Wanayasa, Purwakarta, Jawa Barat pada Selasa (25/4/2017) lalu.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menampik kabar terkait surat pengunduran diri Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang diisukan akan turut serta dalam Pilkada di Provinsi Jawa Timur.

Menurut Jokowi pemerintah selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri Kabinet Kerja. Evaluasi tersebut dilakukan secara rutin.

"Evaluasi menteri kita lakukan setiap minggu, setiap bulan, terus," jelas Jokowi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengimbau masyarakat tidak terlalu berasumsi mengenai reshuffle kabinet jilid III Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pasalnya, setiap kebijakan adalah hak prerogatif presiden yang tidak bisa dipaksakan oleh keinginan masyarakat secara umum.

Menurut Agus, meskipun tidak bisa memastikan apakah Ahok masuk ke dalam daftar perombakan kabinet atau tidak. Akan tetapi, apapun keputusan Jokowi, tentunya akan menjadi keputusan terbaik dalam merekrut para menteri di kabinetnya.

"Yang berhak menilai, berhak juga me-reshuffle adalah presiden. Seperti kita ketahui bahwa sistem kabinet kita adalah presidential. Sehingga kabinet itu yang mengangkat dan memberhentikan adalah presiden," jelas Agus Hermanto.