tirto.id - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 1, Sylviana Murni memanfaatkan sesi menanggapi ulasan dari rival-rivalnya di Debat Ketiga Pilgub DKI Jakarta 2017 mengenai pemberdayaan perempuan dan difabel serta anak-anak untuk melontarkan kritik pedas kepada pasangan nomor urut 2 yang merupakan calon petahana.
Sylviana mengatakan isu arus utama gender semestinya dipraktekkan dengan melibatkan perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pemberdayaan perempuan.
“Tapi bagaimana prakteknya? Masak PKK dibatasi. Padahal PKK ini lahir dari bawah lho. Jangan dibatasi,” ujar Sylviana dalam Debat Cagub DKI Jakarta 2017 Ketiga di Hotel Bidakara, Jakarta pada Jumat (10/2/2017).
Sylviana tidak menjelaskan maksud pembatasan kegiatan PKK. Dia kemudian melanjutkan kritiknya mengenai minimnya jumlah pegawai difabel di DKI Jakarta yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Kalau bicara soal disabilitas, apa ada sih di balaikota disabilitas bekerja?”
Padahal, kata Sylviana, solusi konkret untuk pemberdayaan difabel sangat mudah. Menurut dia banyak pos kepegawaian pemerintah DKI Jakarta yang layak diisi para difabel. Begitu pula di berbagai BUMD yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.
“Saya ingin konkret-konkret saja,” ujar dia.
Dia melanjutkan “Dasa Wisma juga perlu digalakkan. Dinaikkan honornya.”
Untuk pemberdayaan anak, kata Sylviana, solusinya konkretnya juga mudah yakni membangun taman bermain anak di semua kelurahan.
“Kalau kota aman bagi perempuan dan anak pasti aman untuk semua.”
Sesaat setelah Sylviana bicara, tiba giliran Calon Gubernur Nomor Urut 1, Basuki Tjahaja Purnama, yang merupakan inkumben, untuk menanggapi Sylviana.
“Ibu sylviana kemana saja?” Kata Ahok yang mengkritik pernyataan Sylviana mengenai minimnya pegawai difabel di institusi pemerintahan DKI Jakarta.
Menurut Ahok, ia pernah memutuskan memindah seorang PNS difabel yang kerja di DPRD ke Dinas Kominfo.
Begitu juga mengenai pembatasan kegiatan PKK. Ahok mengatakan pernyataan Sylviana tidak memiliki dasar bukti. Faktanya, kata dia, PKK DKI Jakarta berhasil membantu pendataan 600 ribu rumah tangga.
“Mohon maaf, jangan pakai data yang sesat,” kata Ahok.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
