tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru, Sri Mulyani Indrawati menegaskan implementasi instrumen kebijakan fiskal harus bermanfaat untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kepercayaan publik sangat dibutuhkan.
"Presiden sudah menyampaikan tugas dari instrumen ini untuk memerangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, menciptakan kesempatan kerja dan mengemban kepercayaan publik secara umum maupun pelaku usaha, agar menjadi motor penggerak ekonomi yang efisien," kata Sri Mulyani saat memberikan sambutan dalam acara serah terima jabatan menteri keuangan di Jakarta, Rabu, (27/7/2016).
Sri Mulyani menambahkan dalam menjalankan kebijakan fiskal koordinasi dengan pemangku kepentingan sangat penting.
"Kami akan menggunakan itu untuk mendapatkan dukungan bagi fungsi koordinasi ekonomi dalam menjalankan kemakmuran bersama, menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kesenjangan dan memerangi kemiskinan. Ini tugas bersama," katanya.
Sri Mulyani mengakui, ada sejumlah tantangan karena situasi perekonomian global maupun nasional dalam kondisi yang tertekan, namun fungsi kebijakan fiskal harus terus diupayakan untuk mendukung tugas Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah serta digunakan secara efisien dan akuntabel.
"Ini tugas yang saya tahu tidak ringan, karena politik anggaran dan kebijakan fiskal merupakan instrumen luar biasa penting bagi negara dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Ini kepercayaan tinggi dan saya ingin membaktikan pengetahuan profesionalisme saya bagi tugas yang sangat penting ini," tambahnya.
Selain itu, Sri Mulyani juga memberikan pesan kepada pegawai Kementerian Keuangan untuk terus memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan menjaga sistem reformasi birokrasi yang selama ini telah berjalan dengan baik.
"Yang dilakukan Kemenkeu bisa mencerminkan birokrasi secara keseluruhan dan memberikan kepercayaan terhadap birokrasi Indonesia. Saya berharap Kemenkeu bisa menjadi contoh dan teladan bagi birokrasi yang tidak mempersulit, memiliki semangat melayani, transparan, akuntabel dan profesional," katanya.
Presiden Joko Widodo memilih Sri Mulyani Indrawati untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Bambang Brodjonegoro, setelah sebelumnya pernah mengemban tugas tersebut pada periode 2005-2010.
Wanita kelahiran Bandar Lampung 26 Agustus 1962 ini mulai berkarir di pemerintahan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid I.
Sri Mulyani Indrawati menempati posisi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar pada 2005, dan merangkap sebagai pelaksana tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setelah Boediono menjadi Gubernur Bank Indonesia pada 2008.
Sri Mulyani kembali menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, namun hanya beberapa bulan menjabat, karena mengundurkan diri pada Mei 2010 untuk mengisi posisi sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.
Mantan pengamat ekonomi ini menjadi pelopor reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan pernah mengawal pelaksanaan "sunset policy" pada 2008, sehingga penerimaan pajak tercapai.
Sebelumnya, lulusan Master of Science of Policy Economics dan PhD of Economics dari University of lllinois Urbana Champaign, Amerika Serikat ini pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-UI).
Mantan Direktur Eksekutif Bank Dunia ini pernah dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia dari Majalah Emerging Markets pada 2006, dan terpilih sebagai wanita berpengaruh ke 23 dunia versi Majalah Forbes pada 2008.
Namun, Sri Mulyani pernah tersangkut kasus penyelamatan Bank Century dan kebijakannya dipertanyakan karena "bail out" tersebut menimbulkan masalah serta dianggap merugikan keuangan negara.
Penulis: Mutaya Saroh
Editor: Mutaya Saroh
