tirto.id - Koalisi masyarakat sipil yang beranggotakan sejumlah perkumpulan dan organisasi akan menggelar vaksinasi untuk 1.000 penduduk marjinal dan tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Mereka mendirikan Sentra Vaksinasi untuk Warga di Gedung Serbaguna Puri Dwipari di Jalan Taman Siswa, Kota Yogyakarta pada 9 dan 10 September 2021.
Ketua Sentra Vaksinasi untuk Warga, Andy Reza mengatakan sebagian penerima vaksin tak bisa mengikuti program vaksinasi pemerintah karena tak memiliki KTP.
"Mereka yang termarjinalisasi secara sosial," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima Tirto, Rabu (8/9/2021).
Vaksinasi itu menyasar difabel, tunawisma, transpuan, waria, pekerja seks, dan penduduk miskin di bantaran Kali Code. Selain itu, vaksin CoronaVac produksi Sinovac itu akan disuntikkan kepada pekerja sosial organisasi non-pemerintah, jurnalis, dan keluarga jurnalis yang rentan terpapar virus Corona.
Perkumpulan dan organisasi bernama Sentra Vaksinasi untuk Warga ini beranggotakan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PKBI DIY), Association of Resiliency Movement (ARM), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Alterasi, Masyarakat Peduli Media (MPM), dan Sambatan Jogja (Sonjo).
Inisiatif membantu kelompok terpinggirkan mendapatkan akses vaksinasi muncul sejak sebulan lalu. Koalisi aktif menggelar rapat-rapat secara daring, mengajukan kuota vaksin untuk kelompok marjinal yang belum tersentuh pemerintah.
Gerakan ini mengandalkan swadaya atau urunan setiap organisasi secara sukarela untuk membiayai teknis penyelenggaraan vaksinasi. Selain itu, sejumlah kalangan ikut berdonasi. Dana hasil patungan dan donasi digunakan untuk membiayai sewa gedung, tenda, sarung tangan medis, alat pelindung diri, konsumsi, dan vaksinator.
Di Kantor PKBI DI Yogyakarta sepekan lalu, anggota koalisi rapat membahas persiapan teknis vaksinasi, misalnya menghitung kebutuhan vaksinator dan relawan, mengatur jadwal calon penerima vaksin untuk mencegah kerumunan, menyiapkan ruangan bila ada kondisi darurat, ambulans, dan jalur evakuasi.
Koalisi masyarakat sipil menekankan gerakan ini sebagai gerakan kemanusiaan.
"Kami tak berafiliasi dengan partai politik apapun. Vaksinasi bukan untuk politisasi," kata salah satu inisiator Sentra Vaksinasi untuk Warga, Budhi Hermanto.
Koalisi pontang panting mengajukan vaksin untuk kelompok rentan. Anggota koalisi menemui Wakil Wali Kota Yogyakarta yang juga Ketua Harian Satgas Covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi di ruangannya pada 9 Agustus.
Sepekan kemudian, koalisi mengirim surat kepada Dinkes untuk mendapatkan kepastian tentang kuota vaksin. Tapi, Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan Dinkes Kota Yogya, Lana Unwanah melalui pesan WhatsApp mengirim pesan bahwa stok vaksin habis dan dinkes hanya mengutamakan calon penerima ber-KTP Kota Yogyakarta.
Setelah mendapat jawaban dari Dinkes Kota Yogya, koalisi berjibaku mencari vaksin. Anggota koalisi kemudian menghubungi Muhammadiyah COVID-19 Command Center, Ikatan Dokter Indonesia, dan Komando Resor Militer 072 Pamungkas Yogyakarta. Seribu vaksin kemudian diperoleh setelah anggota koalisi datang ke markas Komando Resor Militer 072 Pamungkas Yogyakarta.
Koalisi ini juga bertemu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk membantu transpuan tidak ber-KTP agar bisa mengakses vaksin.
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Gilang Ramadhan
