Soal Politisasi Salat Jumat, NU: Kami Menolak Masjid untuk Kampanye

Oleh: Dipna Videlia Putsanra - 15 Februari 2019
Dibaca Normal 1 menit
Said menegaskan, NU menolak masjid dijadikan tempat kampanye politik praktis.
tirto.id - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj memberi tanggapan tentang "politisasi" salat Jumat yang belakangan ini ramai diperbincangkan. Said menegaskan, NU menolak masjid dijadikan tempat kampanye politik praktis.

"Sering saya nyatakan kami menolak masjid, tempat ibadah yang lain, untuk tempat kampanye politik untuk kepentingan politik praktis, bukan politik kebangsaan, politik persatuan, tapi politk jabatan. Siapa pun atas nama apapun kami menolak itu," tegas Said Aqil pada acara Rakornas Lazisnu di Yogyakarta, Jumat (15/2/2019).

Menurutnya, masjid adalah tempat ibadah yang harus bersih dari politik praktis, termasuk bagi khatib. Khatib harus memberikan khotbah salat Jumat yang mendekatkan umat pada Allah, bukan pada politik praktis.

"Masjid adalah tempat ibadah. Khatib, khotbah Jumat juga harus bersih dari kepentingan politik. Khotbah harus meningkatkan ketakwaan umat, mengingatkan kita pada Allah, pendekatan pada Allah, sama sekali tidak boleh disisipi kampanye politik," ujarnya, menegaskan.

"Politisasi" salat Jumat ini menjadi perbincangan usai Ketua Masjid Agung Semarang Hanief Ismail menyampaikan keberatan pada keinginan Prabowo menunaikan salat Jumat di masjid tersebut.

Prabowo dijadwalkan berkunjung ke Jawa Tengah pada pekan ini untuk menyambangi sejumlah daerah. Salah satu agendanya, menunaikan Salat Jumat di Masjid Kauman Semarang. Keberatan Hanief kemudian ditafsirkan oleh sejumlah pihak sebagai upaya pelarangan.

Menurut Hanief, yang menjadi persoalan bukan salat, tetapi poster ajakan untuk salat Jumat yang disinyalir bisa memicu massa pendukung kubu Prabowo.

Namun, Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Jawa Tengah, Abdul Wachid, membantah membuat pamflet berisi ajakan salat Jumat bareng Prabowo. Oleh karena itu BPN menolak jika dituding melakukan politisasi salat oleh pihak masjid.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah merasa heran dengan Hanief yang melarang Prabowo Subianto salat lantaran dinilai politis.

Pasalnya, kata Fahri, selama ini banyak pihak selalu mempertanyakan waktu salat yang dijalankan calon presiden (capres) nomor urut 02 itu. Namun, ketika Prabowo mencoba untuk membuktikan menjalankan salat, malah dilarang.

Menurutnya, mau di mana pun lokasi salat Ketua Umum Partai Gerindra itu, bukan lah suatu yang harus dipermasalahkan. Kecuali ketika melakukan salat, Prabowo berkampanye untuk menyampaikan visi misinya.


Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Dipna Videlia Putsanra
(tirto.id - Politik)

Reporter: Dipna Videlia Putsanra
Penulis: Dipna Videlia Putsanra
Editor: Maya Saputri
* Data diambil dari 20 top media online yang dimonitor secara live