Skotlandia Akan Ikuti Jejak Inggris Pasca Brexit

tirto.id - Skotlandia akan mengikuti jejak Inggris untuk keluar dari Uni Eropa (Brexit) melalui rencana untuk melakukan referendum kemerdekaan dalam beberapa pekan ke depan.

Hal itu disampaikan oleh anggota DPR dari Partai Hijau Skotlandia yang berkoalisi dengan Perdana Menteri Skotlandia Nicola Sturgeon.

Waktu referendum kemerdekaan Skotlandia yang menurut jajak pendapat ditolak oleh sebagian besar warga Skotlandia, akan ditentukan oleh proses keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa (Brexit), kata Ross Greer, yang merupakan anggota legislatif dan penganjur utama referendum 2014 di mana Skotlandia menolak merdeka dengan marjin 10 persen poin.

"Kami kini akan bekerja pada skala waktu di mana Pasal 50 (yang memicu Inggris Raya keluar dari Uni Eropa) akan diaktifkan bulan depan, itu skala waktu ketika hampir pasti apakah akan ada referendum atau tidak. Jadi itu adalah skala waktu yang mesti kita kerjakan agar kampanye kita berjalan," kata Greer kepada The Herald, Minggu waktu setempat, seperti dilansir dari Reuters.

Skotlandia --salah satu dari empat negara yang berada di bawah naungan Kerajaan Bersatu bersama Inggris, Wales dan Irlandia Utara-- justru memilih tetap bersama Uni Eropa Juni tahun lalu. Skotlandia terpaksa ikut keluar dari Uni Eropa karena Inggris Raya secara keseluruhan menginginkan keluar dari Uni Eropa.

Ini artinya Skotlandia memiliki pilihan sendiri untuk masa depannya, kata Sturgeon yang merupakan nasionalis, jika negara ini menganggap tidak menjadi bagian dari negosiasi Brexit.

Kaum nasionalis mengajukan kesepakatan khusus untuk Skotlandia di dalam Brexit yang mereka bilang harus dipertimbangkan oleh pemerintah Inggris Raya.

Greer memperkirakan kampanye untuk pengganti "Yes Scotland" pada 2014 akan mulai digencarkan pada beberapa pekan ke depan.

Partai Hijau Skotlandia yang menguasai enam kursi di parlemen Skotlandia akan memenuhi syarat mayoritas 65 kursi parlemen untuk meloloskan legislasi bagi referendum. Partai Nasional Skotlandia (SNP) pimpinan Sturgeon sendiri sudah menguasai 63 kursi.

Secara teknis parlemen Inggris Raya yang memiliki kedaulatan, dapat saja menghalangi referendum kemerdekaan itu. Namun jika itu dilakukan maka akan menimbulkan krisis konstitusional seandainya jajak pendapat menunjukkan kebanyakan warga Skotlandia memilih merdeka.