tirto.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta tidak mewajibkan siswa dari keluarga dengan perekonomian kurang mampu untuk menggunakan seragam. Langkah ini dilakukan menyusul adanya keluhan dari sejumlah orang tua murid karena tidak mampu membeli seragam, sepatu, serta peralatan sekolah.
Kebijakan baru tersebut dikeluarkan bertepatan dengan dimulainya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tahun ajaran 2017/2018. Aturan ini akan langsung diberlakukan pada tahun ajaran baru ini.
"Tidak boleh ada paksaan bagi pelajar SD dan SMP di Purwakarta untuk mengenakan seragam sekolah jika kondisi ekonomi pelajar tersebut dinilai kurang mampu," ujar Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi sebagaimana dikutip Antara, Selasa (18/7/2017).
Untuk menjalankan langkah tersebut, Dedi meminta pihak sekolah agar melakukan identifikasi terhadap kondisi ekonomi pelajar di masing-masing sekolah. Proses identifikasi ini tentunya penting agar aturan baru tersebut tidak disalahgunakan demi kebebasan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
"Harus dilakukan identifikasi, berapa pelajar yang keadaan ekonominya mapan, dan berapa pelajar yang keadaan ekonominya rawan. Kita gotong-royong saja untuk membantu yang kurang mampu," imbuh Dedi.
Ia juga menyerukan agar pihak-pihak dari keluarga mampu mau berempati kepada saudara-saudara di sekitarnya yang kurang mampu. Dedi mengaku akan sangat mengapresiasi jika ada warga dengan kondisi ekonomi mampu mau turut membantu warga-warga lain yang memiliki kondisi perekonomian kurang mampu.
"Saya sampaikan, tidak ada paksaan untuk mengenakan seragam. Boleh nanti pelajar yang ekonomi keluarganya dinilai mampu itu membantu pelajar yang keadaan ekonominya kurang mampu," ujarnya.
Sebelumnya, Dedi juga sempat membuat kebijakan unik dalam hal pendidikan. Ia menganjurkan agar para siswa di Purwakarta membiasakan berangkat sekolah dengan berjalan kaki.
Di wilayah perkotaan, Pemkab Purwakarta menunjuk SMPN 1 Purwakarta, SMPN 3 Purwakarta, SMPN 6 Purwakarta, SMPN 7 Purwakarta, SMPN 8 Purwakarta, SMPN 9 Purwakarta dan SMPN 10 Purwakarta sebagai sekolah percontohan pelajar berjalan kaki ke sekolah.
Sedangkan di pedesaan, tidak ada sekolah yang dijadikan percontohan. Hal ini dikarenakan para siswa di desa dianggap sudah terbiasa berangkat sekolah dengan berjalan kaki.
Dedi merupakan salah satu pejabat yang digadang-gadang bakal maju dalam bursa Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat pada 2018 mendatang. Namanya sendiri akan direkomendasikan oleh Partai Golkar untuk masuk pada bursa Pilgub. Keputusan tersebut dihasilkan berdasarkan hasil Rakor Pilkada DPD Partai Golkar Jawa Barat yang telah dilaksanakan pada Minggu (9/7/2017) lalu.
Penulis: Herdanang Ahmad Fauzan
Editor: Maya Saputri
