tirto.id - Wacana penerapan sistem full day school yang mendapat banyak sorotan publik pada awal kemunculannya tampaknya akan segera diuji coba oleh pemerintah. Kendati demikian, Presiden Joko "Jokowi" Widodo menegaskan uji coba tidak akan dilakukan secara nasional.
"Masih dimatangkan Mendikbud [Menteri Pendidikan dan Kebudayaan], tetapi masih dicoba di satu, dua, tiga provinsi. Terutama yang berada di kota dan sekolah yang siap," ujar Jokowi saat menghadiri Peringatan 90 Tahun Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, di Ponorogo, Jawa Timur, Senin (19/09/2016), seperti dikutip dari kantor berita Antara.
Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa nantinya, pemerintah tidak akan memaksakan program full day school diterapkan secara nasional.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa penerapan full day school bertujuan untuk menanamkan nilai etika, budi pekerti, kerja keras, dan optimis kepada murid sekolah. "Sudah disampaikan wacana full day school yang akan dicoba di beberapa provinsi untuk menanamkan nilai-nilai itu. Tanpa nilai-nilai itu, identitas kita akan hilang," ujarnya.
Presiden Jokowi mengaku telah menginstruksikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk mengedepankan pendidikan etika, budi pekerti dan sopan santun bagi peserta didik tingkat dasar.
Sebelumnya, Muhadjir Effendy juga telah menegaskan bahwa full day school berfungsi untuk membangun karakter siswa. "Dengan sistem full day school ini secara perlahan anak didik akan terbangun karakternya dan tidak menjadi liar di luar sekolah ketika orangtua mereka masih belum pulang dari kerja," ujarnya di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), bulan lalu.
Menurut Muhadjir, lewat sistem full day school, para siswa akan mampu mendapat pelajaran di luar kelas yang bisa membentuk karakter kuat seperti yang diamanatkan pemerintah melalui Revolusi Mental.
Penolakan Dari Masyarakat
Sejak awal digaungkan pada bulan Agustus lalu oleh Muhadjir, wacana penerapan sistem full day school telah berkali-kali menerima penolakan, baik dari masyarakat maupun lembaga independen.
Salah satunya datang dari Deddy Mayharto Kresnoputro, seorang warga Jakarta sekaligus orang tua siswa. Pada 8 Agustus lalu, Deddy membuat petisi daring di change.org yang isinya menolak sistem full day school di Indonesia.
Dalam petisinya, Deddy menyoroti argumen Muhadjir yang ingin menerapkan full day school untuk mencegah siswa agar tidak melakukan hal-hal negatif di luar sekolah. "Terima kasih atas concern-nya Bapak [Mendikbud], tapi kalau hal ini yang perlu belajar adalah orangtuanya, untuk mengarahkan anak agar tidak terjerumus ke hal-hal yang bersifat negatif," tulis Deddy.
Penolakan lain datang dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. "Kebijakan baru itu butuh pertimbangan yang mendalam karena anak-anak butuh interaksi dengan teman sebaya di sekolah, teman di lingkungan tempat tinggal dan dengan keluarga di rumah," ujar Ni'am Soleh di Kabupaten Bekasi.
Ia menambahkan, salah satu alasan penolakan KPAI terhadap wacana full day school adalah sistem ini tidak hanya membebani siswa, tapi juga membebani guru sebab kegiatan belajar mengajar jauh lebih panjang.
Jam belajar yang meningkat tentu akan menambah biaya operasional sekolah. Bila full day school diberlakukan, bisa dipastikan turut mengganggu waktu kegiatan di luar jam sekolah. Terutama untuk hubungan anak dan orang tuanya.
Editor: Ign. L. Adhi Bhaskara
