tirto.id - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memastikan tidak akan menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk sekolah dalam penanganan polusi udara di Ibu Kota.
Ia menuturkan PJJ di sekolah hanya diberlakukan saat acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang berlangsung di Jakarta pada 4-7 September 2023.
Hal itu Heru sampaikan saat rapat koordinasi di Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves).
"PJJ itu tidak. Kecuali nanti tanggal 4-7 [September]. Di luar itu, WFH yang tidak bersentuhan tadi PJJ, rumah sakit, dan seterusnya," kata Heru, Jumat (18/8/2023).
Selain itu, berdasarkan rapat koordinasi tersebut Pemprov DKI akan melakukan pengetatan penerapan ganjil genap. Lalu penerapan tarif parkir tertinggi bagi kendaraan yang tidak lolos uji emisi.
Selanjutnya, Heru juga meminta kepada pejabat Eselon 4 yang bekerja di Pemprov DKI untuk menggunakan kendaraan listrik atau minimal motor listrik.
"Kalau DKI kan pejabatnya memiliki tunjangan transportasi DKI. Nah itu saya minta alihkan untuk dia beli motor listrik," katanya.
Lebih lanjut, Heru menuturkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan mengarahkan seluruh kementerian agar menerapkan work from home (wfh) atau bekerja dari rumah dalam menangani polusi udara.
Heru mengatakan Pemerintah Provisi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerapkan WFH pada 21 Agustus mendatang. Selain karena polusi, DKI juga menjadi tempat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.
"Tadi Pak Menteri [Luhut] mengarahkan untuk work from home. Nanti semua kementerian WFH," kata Heru di Kantor Kemenkomarves, Jakarta Pusat, Jumat (18/8/2023).
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Gilang Ramadhan
