Sejarah Bahasa Indonesia, Sebelum dan Sesudah Indonesia Merdeka

Penulis: Mohamad Ichsanudin Adnan, tirto.id - 10 Okt 2022 15:40 WIB
Dibaca Normal 2 menit
Sejarah Bahasa Indonesia dimulai dari bahasa Melayu yang dikukuhkan dalam Kongres Pemuda 2 pada 28 Oktober 1928.
tirto.id - Menelusuri sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi nasional, tidak lepas dari pengaruh bahasa Melayu sebagai representasi dari bahasa persatuan Indonesia. Hal tersebut dikarenakan bahasa Melayu sendiri dinilai tepat digunakan sebagai alat komunikasi perdagangan atau “lingua franca” bagi masyarakat Nusantara pada konteks waktu dulu.

Sejarah Bahasa Indonesia Sebelum Indonesia Merdeka

Masyarakat Nusantara sendiri telah terlebih dahulu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan di kepulauan Nusantara. Setidaknya dari bukti sejarah yang ada penggunaan bahasa Melayu kuno ini sudah dipakai kurang lebih pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu Kuno untuk kebutuhan perdagangan, kebudayaan, hingga ditetapkan sebagai bahasa resmi kerajaan.

Hingga masa kolonialisme Belanda, bahasa Melayu masih tetap digunakan oleh masyarakat Hindia belanda. Beberapa bangsa-bangsa asing yang datang ke Hindia Belanda pun menggandalkan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan masyarakat asli Nusantara.


Pada Masa Pergerakan Nasional, penggunaan bahasa Melayu mulai menjadi perhatian serius bagi para tokoh pergerakan bangsa. Bahasa Melayu disepakati sebagai alat perjuangan kaum nasionalis untuk mencapai negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Pada tahun 1901, terdapat upaya menyusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh Van Ophuijsen yang kemudian dibantu oleh Nawawi Soetan Ma’moer dan Moehammad Taib Soetan Ibrahim. Ejaan Van Ophuijsen ini kemudian dimuat kedalam Kitab Logat Melayu.

Tahun 1908, pemerintah kolonial memutuskan untuk mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan dengan nama Commissie Voor de Volkslectuur (Taman Bacaan Rakyat). Badan ini pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Tahun 1927 Jahja Datoek Kajo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Peristiwa tersebut merupakan pidato pertama penggunaan bahasa Indonesia dalam sidang Volksraad, atau Dewan Rakyat.


Sumpah Pemuda dan Cikal Bakal Bahasa Indonesia


Bahasa Melayu sebagai alat perjuangan untuk menentukan sebagai identitas bangsa ini menemukan wujudnya saat Peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Saat itu para pemuda bersepakat untuk "menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia". Sumpah Pemuda merupakan tonggak penting dalam sejarah bahasa Indonesia.

Alasan yang dinilai cukup kuat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan masyarakat Indonesia adalah, pertama bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca, yakni bahasa perhubungan antar etnis di Indonesia. Kedua, bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara lain sehingga dinilai dekat dengan penutur bahasa daerah lainnya. Ketiga, Bahasa Melayu mempunyai sistem yang sederhana sehingga relatif mudah dipelajari.

Pada perkembangannya, 1933 berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sutan Takdir Alisyahbana. Hingga tahun 1936 Sutan takdir Alisyahbana menyusun Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia.

Tanggal 25-28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia 1 di Solo. Berdasarkan hasil kongres itu dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu.


Perkembangan Bahasa Indonesia Setelah Kemerdekaan


Setelah Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara mulai mengalami perkembangan. Pada 18 Agustus 1945 satu hari setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan, ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 36 yang berbunyi “Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia”. Dengan demikian, Bahasa Indonesia telah secara resmi digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Kemudian setelah penetapan UUD 1945, telah diresmikannya penggunaan Ejaan Republik (Ejaan Soewandi) sebagai pengganti dari ejaan Van Ophujsen yang telah berlaku sebelumnya. Peresmian tersebut terjadi pada 19 Maret 1947.

Bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda1954, tepatnya pada 28 Oktober hingga 2 November telah digelar Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres ini sebagai upaya menyempurnakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan.

Pada era Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, pada 16 Agustus 1972 diresmikan penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD). Peresmian tersebut berlangsung melalui pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR, kemudian dikuatkan dengan Keputusan Presiden No.57 tahun 1972.

Selain itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Resmi yang kemudian diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia.

Pada perkembangannya, digelar lagi Kongres Bahasa Indonesia III 1978 di Jakarta yang berlangsung pada 28 Oktober hingga 2 November. Kongres kali ini diadakan dalam rangka memperingati ulang peristiwa Sumpah Pemuda ke-50 sekaligus sebagai upaya memperkuat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia.

Menyusul berikutnya, digelar Kongres Bahasa Indonesia IV 1983 di Jakarta pada 21-26 November. Selain memperingati kembali hari Sumpah Pemuda ke-55 juga menetapkan keputusan mengenai pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia sebagaimana amanat dalam Garis-Garis Besar Haluan negara (GBHN). Dalam amanat tersebut mewajibkan kepada semua warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

Lima tahun kemudian, 1988, diselenggarakan lagi Kongres Bahasa Indonesia V di Jakarta dari 28 Oktober hingga 3 November. Kongres tersebut berhasil mempersembahkan Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.

Berikutnya, Kongres Bahasa Indonesia VI di Jakarta selama 28 Oktober hingga 2 November 1993. Hasil keputusan dari Kongres tersebut mengusulkan agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia, serta mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia.

Kemudian pada tahun 1998, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang berlangsung dari tanggal 26 hingga 30 Oktober di Jakarta. Hasil dari pembahasan dalam Kongres tersebut yakni mengusulkan agar segera membentuk Badan Pertimbangan Bahasa.

Baca juga artikel terkait BAHASA INDONESIA atau tulisan menarik lainnya Mohamad Ichsanudin Adnan
(tirto.id - Pendidikan)

Penulis: Mohamad Ichsanudin Adnan
Editor: Iswara N Raditya

DarkLight