SBY Minta Penegak Hukum Netral Saat Pilkada dan Pemilu 2019

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta aparat penegak hukum menjaga netralitas selama berlangsungnya proses Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Pernyataan itu disampaikan dalam pidato politik awal tahun yang dibacakan di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Kabupaten Cibinong, Bogor, Jumat (5/1/2017).

Menurut SBY, penegak hukum tak boleh berpihak terhadap kandidat-kandidat tertentu dalam Pilkada dan pemilu. Ia juga mengingatkan agar penegak hukum tak melakukan upaya-upaya kriminalisasi terhadap kandidat tertentu.

"Jangan permainkan hukum untuk kepentingan politik, hati-hati dalam berbuat jangan kira pihak lain tidak tahu. Jangan kira rakyat kita bodoh dan mau dibodohi," kata SBY.

Presiden Indonesia periode 2004-2014 itu juga meminta agar aparat kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang hendak ikut Pilkada 2018 mematuhi ketentuan. Ia mengingatkan, jangan sampai perilaku dan tindakan perwira aktif menjadi pergunjingan jelang dimulainya pesta demokrasi lima tahunan.

"Personel TNI atau polisi yg mau maju ada ketentuan dan aturan mainnya. Jangan sampai tindakan perwira aktif menjadi pergunjingan," katanya.

Dalam pidato politiknya, SBY juga menyindir persoalan moral dan etika politik jelang dimulainya proses Pilkada 2018 serta Pemilu 2019. Menurutnya, setiap kandidat di pemilihan umum harus siap menerima kekalahan atau kemenangan tanpa melakukan pelanggaran.

Kemudian, partai yang didirikan pada 2001 silam itu juga meminta penyelenggara pemilu menjaga integritas serta kualitas kerjanya. SBY secara khusus menyoroti adanya ancaman kecurangan dalam proses penghitungan suara di Pilkada dan pemilu mendatang.

"KPU harus bisa mencegah dan mengatasi jika gangguan seperti ini terjadi. Dalam praktik sering beredar isu kecurangan dalam perhitungan suara, KPU juga sering dicurigai melakukan kolusi. Karena itu KPU harus senantiasa transparan dan akuntabel dalam setiap langkahnya," ujarnya.

SBY juga meminta media massa menjaga keberimbangan dalam menyiarkan berita-berita seputar Pilkada dan Pemilu. Ia menyebut media yang hanya menjadi corong kepentingan tertentu sebagai perusak keadilan.

Terakhir, ia meminta negara terus menjamin kebebasan masyarakat dalam menggunakan hak pilih di Pilkada serta pemilu. SBY berharap tak ada intimidasi kepada warga untuk memilih kandidat-kandidat tertentu.

"Negara harus menjamin kemerdekaan dan keamanan mereka untuk menjatuhkan pilihannya. Kita harus hormati hak rakyat dalam menjatuhkan pemimpin dan perwakilannya. Jangan ada yang intimidasi, curang mengubah suara rakyat," katanya.

Baca juga artikel terkait PIDATO POLITIK atau tulisan lainnya dari Lalu Rahadian