Status Siaga Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan ditetapkan Pemerintah Provinsi Riau selama tiga bulan ke depan, karena terjadi eskalasi kebakaran khususnya di lahan gambut.

Penetapan tersebut diumumkan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim di Kota Pekanbaru, Senin (19/2/2018), dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh unsur TNI-Polri, DPRD Riau, BIN Daerah Riau, BMKG dan perwakilan perusahaan.

"Dengan ini status Siaga Darurat diberlakukan sejak tanggal 19 Februari hingga 31 Mei 2018," kata Wan Thamrin Hasyim.

Ia meminta agar satuan tugas penanggulangan kebakaran lahan dan hutan (Satgas Karhutla) segera diaktifkan, yang akan dipimpin oleh Komandan Korem 031 Wira Bima.

"Penetapan status siaga darurat diikuti dengan pembentukan Satgas pengendalian sehingga pengendalian berjalan efektif, terpadu dan efisien," katanya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sanger, mengatakan pada awal tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah titik panas (hotspot) dan Karhutla yang sangat signifikan. Sejak Januari, luas kebakaran lahan diperkirakan mencapai 549 hektare (ha) dengan 59 titik hotspot.

Lokasi kebakaran terluas berada di Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni mencapai 211,5 ha dan Indragiri Hulu mencapai 121,5 ha.

"Kalau dibandingkan dengan tahun lalu pada bulan yang sama memang ada peningkatan, untuk hotspot meningkat 90 persen dan luasan terbakar 25 persen. Namun, ini kan sifatnya fluktuatif, karena itu dengan status siaga darurat ini kita akan memperkuat koordinasi dengan BPBD di kabupaten/kota," kata Edwar.

Tiga pemerintah daerah di Riau sudah lebih dulu menetapkan status siaga darurat, yakni Kabupaten Indragiri Hilir,
Bengkalis dan Pelalawan, sementara itu pekan ini tiga kabupaten yakni Kabupaten Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, dan Kota Dumai juga akan menetapkan status siaga darurat.

"Kita apresisasi pemerintah kabupaten/kota sudah sangat tanggap, jangan ada pembiaran (Karhutla) karena pada bulan kedua ada peningkatan hotspot dan luas kebakaran," katanya.

Pelaksana Tugas Komandan Resor Militer 031 WB, Kolonel Czi I Nyoman Parwata, mengatakan Satgas Karhutla Riau harus memperkuat aksi pencegahan berupa normalisasi sekat kanal dan embung. Menurut dia, sekat-sekat kanal dan embung yang dibuat dua tahun lalu sudah ada yang mulai tidak berfungsi sebagai sumber air.

"Dana normalisasi sekat kanal dan embung kemungkinan tidak ada dari dana siaga darurat, karena itu harus dari anggaran yang disiapkan di dinas terkait di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," katanya.

Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Pekanbaru, Sukisno, mengatakan peluang hujan di Riau sangat rendah karena pada Februari hingga pertengahan Maret memasuki musim kemarau.

"Peluang hujan sangat rendah, kurang dari 150 milimeter, dan kemarau berlanjut hingga pertengahan Maret," katanya.

Pada akhir Maret hingga April, Riau diperkirakan mengalami musim hujan namun curah hujannya lebih rendah dibandingkan tahun lalu.

Musim kemarau akan datang lagi pada bulan Mei hingga September dan diperkirakan lebih panas karena beberapa faktor, salah satunya karena pengaruh angin Monsun dan posisi matahari berada di atas garis equator sehingga ada peningkatan kemarau.

"Kita harus tetap waspada karena bila beberapa hari tidak terjadi hujan, pasti muncul hotspot," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengancam akan mencopot panglima kodam dan kapolda apabila tak mampu menanggulangi masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya dengan cepat, terutama menjelang Asian Games 2018.

"Kalau di wilayah saudara ada kebakaran dan tidak tertangani dengan baik, aturan main tetap sama, dicopot," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Selasa (6/2/2018).


Terkait pencopotan itu, Jokowi mengaku sudah berkoordinasi dengan Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Tito Karnavian.

"Tegas ini saya ulang lagi, paling kalau ada kebakaran, saya telepon panglima, ganti pangdamnya. Kalau di provinsi mana, telepon kapolri, ganti kapolda," kata Presiden pula.