RI-Malaysia: Solusi Konflik Laut Cina Selatan Berdasar UNCLOS 1982

Reporter: Andrian Pratama Taher, tirto.id - 5 Feb 2021 14:25 WIB
Dibaca Normal 1 menit
Pertemuan Indonesia-Malaysia sepakati agar penyelesaian Laut Cina Selatan harus berdasar Unclos 1982 tanpa adanya provokasi ataupun pendekatan militer.
tirto.id - Indonesia dan Malaysia sepakat permasalahan Laut Cina Selatan harus berdasarkan konvensi hukum laut internasional atau UNCLOS 1982. Hal tersebut merespons konflik Laut Cina Selatan yang memanas beberapa waktu terakhir akibat klaim Tiongkok bahwa perairan tersebut adalah bagian wilayah negara tirai bambu.

Dalam sesi pernyataan pers bersama terkait kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/2/2021), Jokowi mengaku berbicara soal stabilitas dan keamanan kawasan Asean. Ia mendorong agar penyelesaian Laut Cina Selatan harus berdasar prinsip UNCLOS 1982.

"Kita juga bertukar pikiran mengenai stabilitas dan keamanan kawasan. Saya menekankan bahwa stabilitas akan tercipta termasuk di Laut Cina Selatan jika semua negara menghormati hukum internasional terutama UNCLOS 1982," Kata Jokowi, Jumat.

Hal senada juga diungkapkan PM Muhyiddin Yasin. Muhyiddin berharap agar masalah Laut Cina Selatan tidak mengedepankan kekerasan. Ia mengharapkan penyelesaian konflik tersebut dengan menggunakan forum dan saluran komunikasi diplomatik yang berlaku.

"Malaysia berpandangan bahawa isu tuntutan maritim di perairan tersebut dan penyelesaiannya hendaklah dibuat secara aman berdasarkan prinsip-prinsip undang–undang antarabangsa yang diiktiraf secara universal, termasuklah UNCLOS 1982," kata Muhyiddin.

"Semua pihak perlu mengelak dari mengambil tindakan yang boleh menimbulkan ketegangan dan bersifat provokatif (self–restraint) serta juga mengelak tindakan berkaitan ketentaraan (militarisation)," kata Muhyiddin.

Masalah Laut Cina Selatan menjadi perbincangan kembali setelah pasukan Amerika Serikat memasuki wilayah Laut Cina Selatan. Hal tersebut memicu ketegangan baru lantaran Tiongkok beranggapan daerah Taiwan dan Laut Cina Selatan sebagai bagian wilayah mereka.

Langkah AS merupakan tindak lanjut kebijakan Presiden Joe Biden yang menolak klaim Tiongkok bahwa Laut Cina Selatan sebagai bagian wilayah maritim Tiongkok. Biden menilai, langkah Tiongkok mengklaim Laut Cina Selatan telah melanggar konvensi hukum laut (UNCLOS) 1982. UNCLOS 1982 mengakui kedaulatan wilayah laut Indonesia termasuk Zona Ekonomi Eksklusif sepanjang 200 mil dari garis pantai.




Baca juga artikel terkait SENGKETA LAUT CINA SELATAN atau tulisan menarik lainnya Andrian Pratama Taher
(tirto.id - Politik)

Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Restu Diantina Putri

DarkLight