tirto.id - Sekertaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan proses revisi terhadap dokumen KUA-PPAS berpeluang meningkatkan nilai APBD DKI 2018.
Menurut dia, penambahan nilai anggaran itu menjadi salah satu tema pembahasan utama dalam evaluasi dokumen KUA-PPAS APBD 2018 yang telah dikembalikan oleh DPRD DKI Jakarta itu. Fokus lain di revisi KUA-PPAS ialah memasukkan program janji politik Anies Baswedan-Sandiaga Uno ke rancangan APBD DKI 2018.
"Yang kami kirim (KUA-PPAS) kemarin, angkanya Rp74 (triliun). Tapi kami diminta hitung lagi. Mungkin bisa lebih dari Rp74 triliun," kata dia di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2017).
Saefullah juga telah memerintahkan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) untuk menghitung kembali potensi sumber pajak lain yang dapat ditingkatkan. Dalam KUA-PPAS 2018 versi sebelumnya, kata dia, Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI ditargetkan mencapai Rp42 triliun.
"Biasanya, absolutnya naik Rp2.5 triliun sampai Rp3 triliun. Itu yang paling ideal," ujar dia. "Tetapi, prinsipnya anggaran itu harus realistis. Jadi jangan berdasarkan kemauan."
Dia mencontohkan sumber PAD yang dapat dinaikkan adalah pajak Jalan Tol. Saefullah beralasan keuntungan bisnis jalan tol selama ini selalu bertambah tiap tahun sehingga realistis jika menerima kenaikan pajak.
"Bisnis jalan tol untung. Penuh terus. Setiap detik masuk duit. Teng teng teng masuk duit," kata Saefullah.
Dia mengimbuhkan rencana kenaikan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta di tahun depan, yakni dariRp 3,3 juta menjadi Rp 3,6 Juta, juga akan menambah belanja pegawai di tahun 2018.
"Itu sudah kami hitung, akan butuh uang sekitar Rp800 miliar untuk membayar PHL (Pekerja Harian Lepas) DKI yang jumlahnya hampir 100 ribuan," kata Saefullah.
Meskipun demikian, menurut Saefullah, Gubernur Anies Baswedan sudah meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI untuk merancang KUA-PPAS 2018 secara efisien.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Addi M Idhom
