Menuju konten utama

Respons Istana soal Jokowi The King of Lip Service

Juru Bicara Presiden Jokowi Fadjroel Rachman menyatakan hal itu menjadi tanggungjawab pimpinan Universitas Indonesia.

Respons Istana soal Jokowi The King of Lip Service
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman. (ANTARA/Bayu Prasetyo/aa.)

tirto.id - Istana enggan menanggapi kritik dari Badan Eksekutif Maha siswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai King of Lip Service. Kritik itu disampaikan lewat akun Instagram BEM UI dengan menyematkan foto Jokowi mengenakan sebuah mahkota.

"Segala aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia termasuk BEM UI menjadi tanggungjawab Pimpinan Universitas Indonesia," kata Juru Bicara Presiden Jokowi Fadjroel Rachman dalam siaran pers, Minggu (27/6/2021).

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral menyebut kritik yang disampaikan BEM UI sebagai bentuk ekspresi mahasiswa. Meski begitu, ia meminta para mahasiswa berbicara dengan basis data.

"Saya harus tegaskan pemerintah tidak anti-kritik, asal kritik bisa dipertanggungjawabkan pasti akan direspons," ujar Donny.

BEM UI mengkritik Jokowi soal pelemahan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hingga soal represi terhadap demo mahasiswa.

"Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya. Semua mengindikasikan bahwa perkataan yang dilontarkan tidak lebih dari sekadar bentuk 'lip service' semata. Berhenti membual, rakyat sudah mual," tulis mereka di akun Instagram @bemui_official.

Menanggapi itu, Donny mengklaim Jokowi berpendapat bahwa KPK adalah badan yang independen. "Sehingga akhir semua ini berpulang pada keputusan kolektif [Pimpinan KPK]," kata dia.

Sementara soal represi terhadap demo mahasiswa, Donny bilang hal itu tidak bisa digeneralisir. "Harus dilihat satu per satu, case per case, apakah demonya mengandung unsur pidana sehingga ditangkap," ujarnya.

Baca juga artikel terkait KRITIK JOKOWI atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Politik
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Gilang Ramadhan