Indeks wakil ketua mpr hidayat nur wahid

Belum diketahui alasan Hidayat Nur Wahid mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua MPR.

Hidayat berharap agar segala tindakan pelanggaran hukum harus ditindak dan diproses dengan semaksimal mungkin selain kasus pembunuhan anak kader PKS.

Hidayat menilai evaluasi menyeluruh terhadap pengemudi, armada kendaraan, dan sistem distribusi harus menjadi prioritas.

Hidayat Nur Wahid menilai Marsinah, Gus Dur, maupun Soeharto memiliki ketokohan dan peran berbeda di zaman Orde Baru.

Fraksi PKS berharap dengan adanya Ditjen Pesantren tersebut bisa mengelola dana abadi pesantren (DAP) secara mandiri.

Hidayat Nur Wahid meminta BGN tidak dulu menggunakan jenis atau produk ompreng untuk MBG yang sedang dalam pengujian BPOM.

Hidayat Nur Wahid juga berharap Gibran Rakabuming menolak tawaran kesempatan menjadi cawapres.

Strategi PKS untuk mendekati pemilih muda menggunakan metode yang berbeda dengan dulu yang dipakai Orde Baru. Bagaimana pendekatan yang dipakai?

PKS menilai PPHN sebaiknya dihadirkan dengan cara membuat undang-undang, tak perlu melalui amandemen UUD 1945.

HNW mengatakan amandemen UUD 1945 hanya salah satu opsi rekomendasi untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Hidayat meminta tak perlu ada kekhawatiran dari acara tersebut. Ia yakini aksi yang dilakukan kelompok 212 tak pernah buat rusuh lantaran kegiatan murni menyampaikan aspirasi.

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid meminta Cina agar bersikap dalam konflik Israel dan Palestina saat Ramadan.

Hidayat Nur Wahid memprediksi PKS akan mendapat kurang lebih 61 kursi di DPR RI untuk periode 2019-2024 mendatang.

HNW mengatakan jika keputusan soal cawagub DKI saat ini ada di tangan Anies selaku Gubernur.

HNW menilai aksi salam dua jari Ratna merugikan Capres nomor urut 02 Prabowo-Subianto beserta BPN.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta pertanggungjawaban dana kunjungan ke luar negeri anggota Bawaslu bisa dilaporkan transparan.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa peristiwa penyanderaan 14 warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok Abu Sayyaf adalah ancaman nyata bagi stabilitas keamanan di Asia Tenggara.