Indeks Vaksinasi Covid-19

MUI sebut vaksin AstraZeneca hukumnya haram karena mengandung babi, tapi penggunaannya diperbolehkan untuk saat ini.

Menkominfo Johnny G Plate kembali meminta masyarakat untuk tidak mengunggah sertifikat telah mengikuti vaksinasi COVID-19 ke media sosial.

Bus akan ditempatkan masing-masing lima unit di 5 wilayah administrasi DKI Jakarta.

Menurut Kepala Laboratorium Rekayasa Genetika LIPI Wien Kusharyoto penggunaan vaksin tersebut tetap dapat dijalankan karena manfaatnya tetap lebih tinggi.

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengaku telah menerima konfirmasi dari BPOM Inggris & Uni Eropa bahwa penggunaan vaksin AstraZeneca dapat dilanjutkan.

MUI mengimbau warga Muslim tidak ragu menjalani vaksinasi COVID-19 saat berpuasa karena menurut fatwa MUI vaksinasi tidak membatalkan puasa.

Presiden Jokowi meninjau proses vaksinasi massal dan melalui drive thru di Kota Bogor, hari ini.

Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah masih mengkaji rencana sertifikat vaksinasi sebagai syarat perjalanan.

Kadin berharap program vaksinasi gotong royong bisa dilaksanakan pada awal April 2021.

Satgas COVID-19 sebut belum ada studi soal kekebalan individu terhadap mereka yang telah menjalani vaksinasi COVID-19.

Jokowi mengatakan vaksinasi di Kabupaten Tana Toraja menyasar kepada banyak pihak seperti pelayan, petugas publik hingga sopir angkot.

Saat bertemu Anies Baswedan di Balai Kota DKI, JK mengusulkan agar masjid dapat digunakan untuk tempat vaksinasi COVID-19.

Satgas COVID-19 menjelaskan penundaan penggunaan vaksin AstraZeneca bukan hanya terkait efek samping penggunaan vaksin buatan Inggris tersebut.

Vaksinasi massal Covid-19 digelar di kawasan Ubud, Gianyar, Bali, Selasa (16/3/2021).

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2021 vaksinasi terhadap umat Islam saat Ramadan tidak membatalkan puasa.

Kemenkes jamin tak ada vaksin CoronaVac yang kedaluwarsa karena telah habis disuntikkan ke 1,45 juta nakes & 50 ribu pelayan publik.

Ombudsman menegaskan bahwa vaksinasi terhadap keluarga anggota dewan merupakan bentuk maladministrasi. Pasalnya, mereka bukan kelompok prioritas vaksinasi.

Menkes Budi sebut penggunaan vaksin AstraZeneca ditunda untuk sementara waktu menunggu rekomendasi dari WHO dan BPOM.

Masalah kesehatan mental akan berlarut selama pandemi gagal diatasi, yang beban beratnya dipanggul oleh para pekerja kesehatan.

Intervensi politik Vaksin Nusantara oleh DPR disebut tak mengindahkan kaidah saintifik.