Indeks Uu Perlindungan Data

Menurut Meutya, perjanjian dengan AS justru dirancang untuk memastikan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Pemerintah perjelas prosedur transfer data ke yuridiksi negara lain, termasuk AS, melalui aturan turunan Undang-Undang PDP.

Apa saja risiko data pribadi yang disimpan di pusat data yang berlokasi di luar negeri?

Dugaan peretasan dan penjualan data hasil peretasan BAIS disampaikan oleh akun @FalconFeedsio.

Pemerintah diminta segera menerapkan Undang Undang-Undang Perlindungan Data Peribadi (UU PDP) untuk mencegah terjadinya kebocoran data di sektor perbankan.

Usai RUU PDP jadi UU, keamanan informasi berada di tangan BSSN. Sementara Kominfo jadi pemeriksa kepatuhan PSE.

Puan menjamin masyarakat akan terhindar dari praktik doxing di media sosial usai RUU PDP disahkan menjadi undang-undang.

Moeldoko sebut KSP mulai berdiskusi dengan BSSN bersama PT Inti dan perusahaan swasta soal cloud computing mandiri.

Pemerintah didorong memasang sensor Cyber Threat Intelligence untuk mendeteksi malware atau paket berbahaya yang akan menyerang ke sistem.

Pimpinan DPR meminta Komisi I DPR RI untuk segera menyelesaikan pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Ketua Cyber Law Center Unpad Sinta Dewi sebut penting bagi Indonesia untuk segera menggodok dan mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi.

RUU Perlindungan Data Pribadi ini akan diserahkan lagi ke Sekretariat Negara pada akhir tahun ini untuk dibahas bersama DPR.

Deputi Direktur Advokasi ELSAM Andi Muttaqien menilai, semestinya polisi bisa menindak Ulin meski tanpa pengaduan masyarakat. Sebab, kasus ini tidak termasuk delik aduan.

Ulin mungkin dijerat pasal perlindungan data kependudukan di UU Adminduk dan UU ITE. Ancamannya hingga 10 tahun.

Kejadian ini menunjukkan pentingnya RUU Perlindungan Data Pribadi yang belum dirampungkan DPR.

Meski baru diproses pada 2019, Menkominfo memastikan pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi tak akan makan waktu lama.

Panitia kerja khusus ini dibentuk karena belum adanya UU Perlindungan Data Pribadi.

FPAN meminta pemerintah dapat meningkatkan upaya menjamin perlindungan data pribadi warganya.

Jumlah pelanggan yang registrasi kartu SIM bertambah setiap hari meski ada isu kebocoran data.

Hanafi mengatakan sekarang rancangan itu belum masuk dalam program legislasi nasional.