Indeks Uu Ibu Kota Baru

DPR menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) disahkan menjadi UU. Ada beberapa isu yang direvisi.

Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pihaknya telah menyediakan Rp43 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sampai 2024.

Bambang memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara dimulai Agustus 2022 mendatang.

Kementerian PUPR menggandeng konsultan Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk mengawasi pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

Peraturan Presiden (Perpres) mengenai insentif untuk investor dan swasta yang menanamkan modalnya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan segera terbit.

Wandy sebut Jokowi sempat menggelar rapat dengan menteri teknis pada dua minggu lalu. Sejumlah masukan sudah disampaikan Jokowi.

Din Syamsuddin berencana mendaftarkan gugatan terhadap UU Ibu Kota Negara ke MK.

Ketua DPRD DKI Jakarta menilai Jakarta akan lebih sukses jadi kota pusat bisnis, bila nanti sudah tak lagi berstatus ibukota negara.

Aturan turunan mencakup pelaksanaan pembangunan fisik dan pendanaan, tata kelola pemerintahan, masa transisi, dan tahapan relokasi IKN Nusantara.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai proyek IKN merupakan agenda pemerintah untuk membebaskan korporasi tambang dari tangggung jawab kerusakan lingkungan.

RUU IKN resmi disahkan menjadi UU dalam sidang paripurna DPR. Dari 9 fraksi di DPR RI, hanya Fraksi PKS yang menolak.

Pemerintah ajukan draf undang-undang ibu kota negara baru ke DPR akhir 2019

Pembentukan ibu kota baru harus dilandasi UU yang dibuat DPR. Kalau DPR tak setuju, maka rencana ini batal.

Arsul mengatakan pemerintah harus segera menyiapkan rancangan undang-undang pemindahan ibu kota sehingga bisa langsung masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

Pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan akan didahului pembentukan Undang-Undang (UU) baru. Pemerintah akan membahas rancangan UU itu setelah Jokowi menentukan lokasi ibu kota baru.