Indeks Tragedi 1965

Anggota kepolisian merangsek masuk ke gedung LBH Jakarta pada Sabtu (16/9/2017) untuk memastikan acara seminar bertajuk “Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/66" batal dilaksanakan.

Ketua Laskar Merah Putih, Lucky Sunarya, menegaskan sejarah Indonesia terkait kudeta 65/66 merupakan kebenaran tak terbantahkan.

Seminar tersebut adalah upaya pencarian kebenaran terkait tragedi pembunuhan besar-besaran yang terjadi di tahun 1965-1967.

Massa aksi yang menolak penyelenggaraan seminar sejarah ""Pengungkapan Kebenaran 1965/1966" bubar tanpa komando.

Panitia seminar dari Forum 65 menilai penyelenggaraan acara, karena bukan di muka umum, tidak membutuhkan izin kepolisian.

Suasana di sekitar gedung LBH Jakarta mulai kondusif.

HAM dan Papua raib dalam pidato kenegaraan Jokowi pada 2016. Bagaimana dengan 2017?

Meski agenda penyelesaian pelanggaran HAM berat sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, belum ada upaya serius dari pemerintah untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut.

Mungkinkah kampanye anti Amerika akan muncul setelah dibukanya arsip-arsip 1965?

Paduan Suara Dialita beranggotakan para penyintas Tragedi 1965 yang bernyanyi demi mewakili suara-suara yang dibungkam. Mereka menggali kembali lagu-lagu terlarang yang sebagian dikarang di dalam penjara, menyanyikannya, lalu kemudian merekamnya. Semua itu demi menghindari untaian sejarah yang telanjur hilang.

Simposium Nasional Tragedi 1965 sebagai upaya pemerintah Indonesia menyelesaikan kasus HAM berat telah menghasilkan sejumlah rumusan untuk rekonsiliasi. Setelah disetujui oleh pemerintah, melalui Kemenkopolhukam, usulan rumusan tersebut nantinya akan diserahkan pada Presiden Jokowi.

Mbah Suti adalah satu dari ribuan korban tragedi kemanusiaan 1965, yang semuanya telah berusia uzur. Yang satu per satu telah mangkat sebelum pemerintah meneguhkan janji untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Ada dua simposium yang merespons Tragedi 1965 di paruh pertama tahun 2016 ini, yakni simposium di Hotel Aryaduta pada 18-19 April dan simposium di Balai Kartini, 1-2 Juni. Simposium Aryaduta secara eksplisit mendorong terjadinya pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi sebagai penyelesaian nonyudisial atas tragedi itu. Di sisi lain, Simposium Balai Kartini memandang rekonsiliasi sudah terjadi secara alamiah dan meminta pemerintah tidak membuka-buka lagi masa lalu.

Untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM, muncul usulan untuk menyelenggarakan rekonsiliasi dan pemulihan hak korban. Penyelesaian yudisial dianggap terlalu sulit.

Agus Widjojo menyadari akan banyak kekakuan jika membicarakan tragedi 1965, tetapi upaya ini harus ditempuh demi kebenaran.

Guru Besar Sosiologi Universitas Indonesia (UI) Tamrin Amal Tomagola mengatakan pembongkaran kuburan massal bisa menuntun pemerintah untuk mengungkap kebenaran sejarah terkait tragedi 1965. Untuk itu, ia mendesak pemerintah untuk segera melakukannya dan meminta maaf atas nama kemanusiaan. Menurutnya, rekonsiliasi yang melibatkan negara adalah yang paling penting, mengingatkan peran negara signifikan dalam tragedi pembunuhan massal tersebut.

Sebuah Simposium yang bersejarah digelar di Jakarta pada April lalu. Pelaksanaannya sangat penting karena menjadi penanda putusnya rantai dendam akibat peristiwa 65. Yang lebih istimewa, negara hadir dalam Simposium ini. Tak seperti tahun-tahun sebelumnya yang justru diberangus dan dibubarkan, Simposium 65 kali ini mendapatkan dukungan dari pemerintah.

SETARA Institute memperingatkan Presiden Joko Widodo supaya menghindari masukan dari pihak-pihak tertentu yang ingin menghalangi rekonsiliasi kasus 65 dengan isu kebangkitan komunisme.

Setara Institute  mendesak Presiden Jokowi segera menyusun rancangan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, termasuk peristiwa 1965.

Menko Polhukam menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM berat. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo berpesan agar Simposium '65 tidak berujung kepada pertikaian antarkelompok.