Indeks Tni

PPrabowo menyatakan akan memberikan kesempatan bagi tiap lembaga untuk memperbaiki diri. Namun, akan mengambil langkah tegas jika tidak ada perubahan.

Ariyo Windutomo kini resmi menyandang pangkat bintang tiga setelah naik pangkat menjadi Letnan Jenderal (Letjen) TNI.

KontraS mendesak pembentukan lembaga independen untuk mengungkap fakta objektif hingga menyasar aktor intelektual usai pengungkapan penanganan TNI & Polri.

Denpom TNI berupaya merampungkan perkara 4 anggota BAIS terlibat penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus, agar segera dibawa ke Odmil.

Para pelaku sementara ini dikenakan Pasal 467 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman antara empat hingga tujuh tahun penjara.

Kapuspen TNI, Mayjen Aulia Dwi Nasrullah, membenarkan bahwa pihaknya tengah mendalami dugaan keterlibatan anggota.

Donny juga mengklarifikasi isu KSAD tidak sejalan dengan Panglima TNI saat menanggapi kabar beredarnya telegram rahasia Siaga Satu TNI beberapa waktu lalu.

Hersan menjelaskan, hakim militer berada di bawah pengawasan teknis yudisial Mahkamah Agung, bukan di bawah kendali komando atasan secara langsung.

Sjafrie menegaskan keputusan penetapan siaga satu yang diambil TNI dipastikan berdasarkan pertimbangan dari sisi geostrategis.

Agus enggan menjelaskan apakah status Siaga 1 ditetapkan sebagai mitigasi atas semakin memanasnya konflik geopolitik yang terjadi di Timur Tengah.

Penetapan status itu berpotensi inkonstitusional karena kewenangan pengerahan kekuatan militer ada di tangan presiden.

TNI dinilai perlu menjelaskan kepada publik soal langkah kebijakan status Siaga 1 di tengah memanasnya konflik AS-Iran.

Beredar informasi soal Siaga 1 dari Panglima TNI. Simak penjelasan soal status Siaga 1 tersebut dan alasan penetapannya di Indonesia.

Koalisi sipil memandang pengerahan kekuatan militer seharusnya berada di tangan Presiden, bukan Panglima TNI.

Kabar TNI tetapkan status Siaga 1 antisipasi dampak konflik Timur Tengah didukung oleh Komisi I DPR demi penguatan pengamanan objek vital nasional.

Pembebasan empat ABK WNI korban penculikan itu dilakukan pada Kamis (5/3/2026) malam waktu setempat.

Kemlu menekankan bahwa mandat dan batasan operasi pasukan Indonesia telah ditetapkan secara jelas melalui aturan khusus.

Pengiriman militer tanpa mandat resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berpotensi kuat menyalahi konstitusi.

“Pasukan TNI tidak boleh ditempatkan sebagai pihak yang berhadapan dengan salah satu aktor konflik.”

61,2 persen responden survei Indekstat merasa khawatir terhadap potensi kembalinya peran TNI dan Polri dalam urusan politik praktis.