Indeks Tni

Presiden Jokowi mengatakan akan ada 60 jabatan kosong perwira tinggi TNI.

Kementerian Koordinator Perekonomian masih membatas detail penggantian lahan TNI untuk Proyek Strategi Nasional. Yang jelas menggunakan dana APBN.

TNI AD akan melepaskan sebagian aset tanah mereka untuk proyek strategis nasional. Tapi TNI akan meminta penggantian aset di lokasi lain.

Pemkot Padang berencana menggandeng TNI untuk menangani LGBT. Ini dianggap bagian dari persekusi dan menyulitkan penanganan HIV/AIDS.

Rezim Orde Baru Soeharto melarang beredarnya terjemahan buku seorang peneliti militer bernama Harold Crouch alias Haris Amir.

Prabowo bilang ketahanan perang Indonesia cuma 3 hari, sementara Ryamizard 1000 tahun. Keduanya tidak tepat.

Panglima TNI menyatakan pesawat dari Ethiopia dipaksa mendarat karena tidak memiliki izin remsi terbang di wilayah udara Indonesia. Tindakan itu dilakukan untuk memberikan efek jera. 

Penyitaan buku seharusnya dilakukan Kejaksaan setelah ditetapkan demikian oleh pengadilan.

Salah satu lapisan Peristiwa Malari adalah seleksi ulang pendukung Orde Baru.

Soal razia buku bertema komunisme, Kapuspen Kejagung RI Mukri mengakui aparat TNI dan Kejaksaan tidak memiliki kapasitas untuk menilai buku.

TNI dan kejaksaan sedang gencar merazia buku. Kurang dari sebulan, razia digelar di tiga kota. Buku yang disita ternyata hanya karena judul.

Razia buku menguntungkan Jokowi, meski tak ada instruksi apa-apa dari dia. Ini berguna untuk menangkis anggapan bahwa dia kader/simpatisan PKI.

MK sebetulnya telah melarang razia buku sejak 2010. Tapi ini terus diabaikan tentara dan dinormalisasi politikus.

Willem Rampangilei menyatakan status Kepala BNPB yang baru, Doni Monardo sebagai tentara aktif tidak perlu dipersoalkan. 

PDIP kerap mengklaim sebagai pewaris marhaenisme. Lantas apa kata mereka ketika buku-buku Sukarno dirazia aparat?

Letjen Doni Monardo akan dilantik jadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) oleh Joko Widodo, Rabu (2/1/2018) besok.

ICJR mengemukakan bahwa penyitaan buku oleh polisi dan TNI di Kediri itu seharusnya mendapatkan perintah dari pengadilan.

Ketika proses rekonsiliasi dan pengungkapan terkait tragedi 1965 kebenaran mandeg di tingkat negara, inisiatif pun datang dari sejumlah daerah. Bekerja sama dengan pemerintah setempat.

Kodim Kediri berdalih buku-buku yang diduga memuat propaganda PKI dan paham komunisme dirazia dan disita untuk menghindari keresahan masyarakat.

Cap separatisme yang dilekatkan ke Papua hanya menjustifikasi pendekatan keamanan. Tanda Jakarta gagal memahami konteks masalah Papua yang jauh lebih kompleks.